Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, MSi
MAJALAHREFORMASI.com – Indonesia sedang terjebak dalam sebuah ironi fiskal yang nyaman namun mematikan.
Saban tahun, nota keuangan APBN memamerkan pemenuhan mandat konstitusional: alokasi 20 persen anggaran negara untuk fungsi pendidikan.
Pada tahun fiskal berjalan, angka ini telah kokoh menembus angka krusial di atas Rp650 triliun hingga Rp700 triliun.
Namun, di balik kemegahan nominal tersebut, indikator mutu makro kita bergeming.
Skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia masih tertahan di papan bawah, penetrasi riset domestik ke sektor manufaktur sangat rendah, dan perguruan tinggi kita tertatih-tatih menembus jajaran elite global.
Ada salah urus struktural akut yang sedang dirawat dalam postur politik anggaran kita.
Pendanaan pendidikan dan sains masih diperlakukan sebagai instrumen jaring pengaman sosial dan pembiayaan birokrasi, alih-alih sebagai investasi modal manusia (human capital investment) untuk meloloskan negeri ini dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Jika pemerintah serius mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi, momentum pemisahan nomenklatur kementerian saat ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan rekayasa ulang (policy reengineering) arsitektur anggaran secara radikal.
Labirin Distribusi dan Kanibalisme Fiskal
Masalah fundamental anggaran pendidikan kita bukanlah komitmen kuantitas, melainkan efisiensi alokatif (allocative efficiency).
Publik sering keliru mengira ratusan triliun anggaran fungsi pendidikan dipegang penuh oleh kementerian teknis untuk membiayai ruang kelas dan laboratorium.
Kenyataannya, struktur APBN menunjukkan lebih dari 50 persen dana tersebut langsung ditransfer ke daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk belanja rutin pegawai dan administrasi birokrasi lokal yang minim pengawasan mutu.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ruang fiskal 20 persen ini kian mengalami distorsi nomenklatur.
Alih-alih dialokasikan untuk peningkatan kapasitas instruksional, penguatan kurikulum berbasis penalaran tinggi, atau fasilitas digital, anggaran pendidikan mulai diproyeksikan untuk menopang program kesejahteraan sosial makro, termasuk irisan pembiayaan ketahanan gizi sektoral.
Secara ekonomi-politik, ini adalah bentuk kanibalisme fiskal. Program pemenuhan nutrisi adalah investasi kesehatan masyarakat yang krusial, tetapi membebankannya pada pos fungsi pendidikan tanpa memperbesar kue APBN secara keseluruhan akan memicu efek crowding out—mengorbankan dana operasional dasar sekolah dan kesejahteraan guru yang sudah lama timpang.
Akibat luapan beban ini, perguruan tinggi akhirnya dipaksa mengomersialkan diri melalui status PTN-BH karena kelaparan dana bantuan operasional (BOPTN), yang berujung pada gejolak tarif uang kuliah (UKT) yang mencekik kelas menengah.
Tragisnya Anggaran Riset
Indikator paling valid untuk mengukur keseriusan sebuah bangsa menjadi negara maju adalah Research and Development (R&D) Intensity—rasio total belanja riset terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sinilah wajah asli kebijakan sains kita terlihat. Total belanja riset nasional Indonesia (gabungan sektor publik dan swasta) masih tertahan di angka tragis: 0,2 persen dari PDB.
Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern (Endogenous Growth Theory), pertumbuhan jangka panjang adalah fungsi dari inovasi teknologi (Growth = f(K, L, A) di mana A adalah Total Factor Pruductivity (Efisiensi, Inovasi,Teknologi).
Factor Productivity yang digerakkan oleh sains)
Sebagai perbandingan, negara-negara yang berhasil melompat menjadi raksasa ekonomi mengalokasikan dana riset jauh di atas kita: Korea Selatan memimpin di angka ~4,2 persen PDB, Singapura ~2,1 persen, dan Malaysia ~1,0 persen.
Tanpa lompatan anggaran riset nasional menuju angka ideal minimal 1,5 persen dari PDB, Indonesia selamanya hanya akan menjadi pasar konsumsi bagi teknologi bangsa lain dan terjebak pada industri manufaktur upah murah berdaya saing rendah.
Celakanya, dana riset yang sekecil remah-remah itu pun dikelola dengan mentalitas birokrasi kolonial.
Pendanaan riset diperlakukan sama seperti belanja infrastruktur fisik semen dan batu: harus habis dalam satu tahun anggaran (siklus Januari-Desember) dan menuntut laporan administratif setebal bantal.
Peneliti kita dipaksa menghabiskan 70 persen energinya di depan komputer demi mencocokkan nota belanja agar lolos dari pemeriksa keuangan, bukan di laboratorium untuk mengejar paten atau hilirisasi.
Riset dipandang sebagai biaya belanja habis pakai, bukan investasi jangka panjang.
Cetak Biru Rekayasa Kebijakan
Meneruskan model penganggaran normatif seperti saat ini sama saja dengan merawat ilusi perkembangan.
Indonesia membutuhkan tiga langkah taktis dan implementatif untuk merombak arsitektur fiskal ini:
Pertama, sterilisasi anggaran pendidikan.
Pemerintah harus tegas membersihkan fungsi mandat 20 persen APBN murni untuk intervensi mutu pembelajaran, infrastruktur fisik sekolah, dan pendanaan operasional pendidikan tinggi.
Pos anggaran jaring pengaman sosial, bantuan sosial murni, dan pemenuhan gizi makro harus diletakkan di luar pos fungsi pendidikan guna menghindari distorsi efisiensi belanja.
Kedua, mobilisasi pendanaan riset melalui skema Triple Helix.
Menuntut APBN mendanai penuh target 1,5 persen PDB (atau sekitar Rp330 triliun dari asumsi PDB Rp22.000 triliun) adalah hal yang mustahil secara fiskal.
Di negara maju, formula pendanaan R&D adalah 30:70 (30 persen stimulus pemerintah, 70 persen investasi swasta/industri).
Indonesia harus membalik kondisi eksisting kita yang justru 80 persen bebannya bersandar pada APBN.
Caranya?
Optimalkan regulasi Tax Super Deduction (insentif pengurangan pajak hingga 300 persen bagi industri yang mendanai litbang) melalui reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak agar klaimnya bersifat otomatis (automatic tax deduction).
Selain itu, terbitkan mandatori bagi BUMN untuk mengalokasikan 1 hingga 1,5 persen dari laba bersih mereka khusus untuk Corporate R&D yang dikerjasamakan dengan universitas lokal melalui konsorsium riset strategis.
Ketiga, dekolonisasi birokrasi sains.
Kementerian Keuangan bersama kementerian teknis terkait harus merumuskan Standar Biaya Masukan (SBM) khusus riset.
Pendanaan riset wajib berbasis multi-tahun (multi-year) mengikuti siklus penemuan ilmiah, bukan siklus kalender fiskal.
Lebih jauh, model audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diubah total menjadi
Output-Based Audit: pertanggungjawaban keuangan dianggap selesai apabila riset menghasilkan produk substantif—seperti paten terdaftar, publikasi internasional bereputasi tinggi, atau prototipe industri yang berfungsi—bukan berdasarkan kelengkapan kwitansi konsumsi rapat.
Menjadi negara maju membutuhkan keberanian politik (political will) untuk membayar harga yang mahal bagi ilmu pengetahuan.
Jika kita terus berpuas diri dengan formalitas pemenuhan angka 20 persen tanpa membenahi kualitas dan arah belanja, maka predikat “Indonesia Emas” hanya akan menjadi jargon politik yang menua bersama hilangnya kesempatan emas bonus demografi kita.
Waktu kita tidak banyak untuk berbenah, sedang berjalan mundur menuju akhir KESEMPATAN.***
