Oleh: Dra.Alida Handau Lampe, MSi
MAJALAHREFORMASI.com – Setiap transisi kekuasaan selalu mewariskan dua hal: pencapaian fisik yang kasat mata dan komitmen finansial yang terselubung.
Bagi Presiden Prabowo Subianto, menakhodai Indonesia pasca-dekade Joko Widodo (2014–2024) berarti harus siap berdiri di atas lanskap ekonomi politik yang dilematis.
Di satu sisi, ia berkomitmen melanjutkan arah besar pembangunan nasional; di sisi lain, ruang gerak fiskal pemerintahannya langsung berhadapan dengan penyusutan drastis akibat struktur pendanaan infrastruktur masa lalu—sebuah rekayasa keuangan (financial engineering) yang dalam diskursus global diklasifikasikan sebagai hidden debt (utang tersembunyi).
Berdasarkan investigasi forensik lembaga riset internasional seperti AidData, akumulasi utang luar negeri non-pemerintah dari lembaga keuangan China (seperti China Development Bank dan Exim Bank of China) ke ekosistem BUMN dan perusahaan patungan (Joint Venture) Indonesia menembus angka US$ 17,28 miliar (sekitar Rp 276,4 triliun).
Angka ini nilainya (4.4 x lipat) jauh lebih besar berada di luar utang resmi pemerintah rezim Jokowi kepada Beijing yang hanya dilaporkan sebesar US$ 3,90 miliar.
Ketika beban sebesar Rp 276,4 triliun yang awalnya berada di luar neraca (off-balance sheet liabilities) ini mulai bermetamorfosis menjadi kewajiban negara, pemerintahan Prabowo dipaksa bertindak sebagai “petugas pemadam kebakaran” fiskal.
Kanibalisme Anggaran dan Janji Kampanye yang Tersandera
Dampak paling instan yang harus ditanggung oleh pemerintahan Prabowo adalah terjadinya kanibalisme fiskal di dalam postur APBN.
Prabowo melangkah ke istana dengan serangkaian program unggulan berskala masif yang membutuhkan likuiditas anggaran sangat besar.
Namun, fleksibilitas anggaran tersebut kini terkunci oleh kewajiban masa lalu.
Ketika komitmen awal proyek infrastruktur era Jokowi—yang diklaim murni Business-to-Business (B-to-B) tanpa jaminan negara—mengalami kerugian arus kas (cash-flow deficit) akibat biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan komersial, negara harus turun tangan.
Instrumen penjaminan seperti PMK Nomor 89/2023 untuk mengatasi pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara otomatis menggeser risiko korporasi menjadi risiko fiskal langsung.
Bagi kabinet Prabowo, setiap rupiah APBN yang terpaksa dialokasikan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) penyehatan BUMN Karya, subsidi energi akibat beban kontrak jangka panjang Take-or-Pay PLTU, atau talangan bunga utang komersial China yang tinggi (~4%) umum hanya ~2%, adalah pengurangan langsung bagi ruang fiskal program kesejahteraan sosial baru.
Prabowo dihadapkan pada pilihan sulit: memangkas skala janji kampanyenya, atau menaikkan rasio utang resmi negara yang sebenarnya jika hidden debt tercatat resmi, ratio utang sudah melewati batas psikologis di atas 41% (rezim Jokowi) dari PDB demi untuk mendanai keduanya.
Jebakan Likuiditas BUMN: Mengubah Jaminan Menjadi Beban
Strategi satu dekade terakhir rezim Jokowi yang menggunakan BUMN sebagai bumper penarik utang komersial luar negeri kini telah mencapai titik rawan.
Pemerintahan Prabowo harus menanggung konsekuensi runtuhnya kesehatan finansial perusahaan-perusahaan plat merah sektor infrastruktur dan energi.
Mega-proyek yang dibangun atas dasar ambisi kecepatan waktu sering kali mengabaikan studi kelayakan komersial jangka pendek.
Ketika BUMN ini didera krisis likuiditas dan tidak mampu membayar cicilan pokok serta bunga kepada kreditur China, risiko default (gagal bayar) mengintai.
Sesuai klausul kontrak unilateral yang protektif dari Beijing, kegagalan korporasi strategis ini secara legal dapat memicu penarikan jaminan pemerintah.
Jika Prabowo memilih tidak melakukan bailout (penyelamatan), kredibilitas finansial Indonesia di pasar global taruhannya.
Jika memilih menyelamatkan, APBN akan terus-menerus mengalami pendarahan likuiditas.
Kondisi ini diperparah oleh ancaman penurunan peringkat kredit (credit rating) oleh lembaga pemeringkat global (Moody’s, S&P, Fitch).
Jika lembaga-lembaga ini melihat pembukuan implisit pemerintah (implicit government backing) terhadap utang BUMN mulai goyah, mereka akan menaikkan risk premium Indonesia.
Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan pemerintahan Prabowo untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru di masa depan akan menjadi jauh lebih mahal.
Asimetri Geopolitik di Hadapan Beijing
Di luar batas kalkulasi angka, hidden debt ini secara fundamental melemahkan posisi tawar diplomasi internasional Indonesia, khususnya di hadapan Beijing.
Kontrak-kontrak proyek di bawah payung Belt and Road Initiative (BRI) terkenal memiliki klausul unilateral yang sangat ketat: mulai dari kewajiban pembukaan rekening penampung (escrow account) yang mengunci pendapatan proyek domestik, klausul kerahasiaan ekstrim, hingga yurisdiksi arbitrase internasional yang berbasis di China (seperti CIETAC).
Lebih jauh, China tidak tergabung dalam Paris Club—forum informal kreditur resmi internasional yang biasa menangani restrukturisasi utang negara berdaulat.
Artinya, jika Indonesia membutuhkan pelonggaran atau restrukturisasi utang-utang korporasi strategisnya, pemerintahan Prabowo harus bernegosiasi secara bilateral (satu-lawan-satu) dengan Beijing.
Ketergantungan finansial yang asimetris ini secara langsung membatasi ruang manuver politik luar negeri Prabowo.
Menjaga kedaulatan wilayah strategis, seperti di kawasan Laut Natuna Utara, akan menjadi ujian diplomasi yang sangat rumit ketika di saat yang sama Jakarta harus menjaga ritme negosiasi agar “bom waktu” ratusan triliun rupiah utang terselubung rezim Jokowi tidak diledakkan oleh kreditur mereka.
Kesimpulan
Sejarah ekonomi politik menunjukkan bahwa infrastruktur fisik yang megah memang berhasil memukau mata publik di permukaan.
Namun, kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) adalah jangkar nyata dari kedaulatan sebuah negara.
Pemerintahan Prabowo Subianto kini memikul beban sejarah untuk melakukan audit forensik yang jujur dan transparan terhadap seluruh portofolio utang off-balance sheet warisan Jokowi.
Tanpa keberanian untuk mengoreksi ilusi fiskal ini, fondasi ekonomi yang dibangun di atas beton dan rel tersebut justru akan menjadi beban berat yang mengunci potensi pertumbuhan Indonesia di masa depan. ***
