MAJALAHREFORMASI.com - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan tidak ada tempat bagi paham radikalisme dan terorisme di tubuh BUMN. "Saya mendukung upaya hukum dan sangsi yang tegas bagi oknum di kemenetrian dan perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme tanpa terkecuali," tegas nya melalui akun resmi YouTube Pos Indonesia di Jakarta, Kamis.

Erick juga sempat menyinggung terkait pegawai Kimia Farma yang di tangkap oleh Densus 88 karena terlibat teroris tersebut tidak mempunyai akses dan kewenangan untuk melakukan pengalangan dana CSR melalaui dana perusahaan kimia farma.

BUMN memilki sistem verifikasi agar memastikan tidak ada dana TJSL (tanggung jawab sosial) yang digunakan untuk aksi teror.

"Setiap langkah BUMN untuk membangun Indonesia kami tidak mentoleransi terorisme dan kami terus memperkuat proses internal untuk pencegahan paham radikalisme di lingkungan BUMN termasuk kerja sama dengan BNPT, NU, Muhamadiyah untuk melakukan langkah-langkah menjadi nilai luhur pancasila," tandasnya.

Erick juga menghimbau seluruh masyarakat jika mengetahui ada oknum BUMN yang terpapar paham radikalisme dan terorisme laporkan di kbumn.ri@bumn.go.id .

Sementara di tempat terpisah ketum Foreder, Aidil Fitri menyambut baik pernyataan sikap Menteri BUMN tersebut. "Kami sebagai relawan Jokowi punya kewajiban ikut mengawal program presiden tentunya menyambut gembira," tutur Aidil.

Aidil juga mengakui bukan hal baru dan sudah menjadi rahasia umum kaum radikal menempatkan dan memanfaat bantuan tertentu, contohnya: CSR untuk membiayai kegiatan mereka.

Oleh sebab itu, sambung dia, Foreder akan menjadi mata telinga Jokowi dan Erick Tohir untuk mendukung penuh kebijakan ini.

"Paham radikalisme sangat berbahaya jika di biarkan berkembang di BUMN karena dapat merusak persatuan dan kesatuan di Indonesia," kata dia. (David)