Oleh: Dra.Alida Handau Lampe, MSi
MAJALAHREFORMASI.com – Memasuki usia 81 tahun merdeka, Indonesia sedang menapaki ERA kemajuan perkembangan sejarah. Target menjadi negara maju pada 2045 tidak lagi cukup ditopang oleh pembangunan infrastruktur fisik, hilirisasi industri, atau pertumbuhan ekonomi semata.
Pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan pengetahuan, melahirkan inovasi, dan membangun manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam konteks inilah, pendidikan tinggi menjadi jantung peradaban.
Ironisnya, ketika dunia memasuki era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), komputasi kuantum, bioteknologi, ekonomi hijau, dan transformasi digital, sebagian besar sistem pendidikan tinggi masih bekerja dengan paradigma yang dibangun pada abad ke-20.
Universitas tetap dipahami sebagai institusi yang mengelola fakultas, program studi, ruang kuliah, dan laboratorium, sementara dunia nyata telah berubah menjadi ruang kolaborasi yang melampaui batas disiplin ilmu, sektor, bahkan negara.
Indonesia tentu patut bersyukur memiliki ratusan perguruan tinggi negeri dan ribuan perguruan tinggi swasta yang telah melahirkan jutaan sarjana dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Namun, pertanyaan yang harus dijawab hari ini bukanlah apakah perguruan tinggi Indonesia telah bekerja dengan baik.
Pertanyaannya jauh lebih mendasar: apakah model universitas yang kita warisi masih cukup untuk membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan pengetahuan dunia pada abad ke-21?
Jawaban terhadap pertanyaan itu menuntut keberanian untuk berpikir melampaui kebiasaan.
Indonesia tidak sekadar membutuhkan universitas baru. Indonesia membutuhkan paradigma baru pendidikan tinggi.
Di sinilah gagasan Universitas Rakyat Indonesia (URI) menemukan relevansinya.
URI bukanlah proyek pembangunan kampus baru, bukan pula penambahan satu nama dalam daftar perguruan tinggi nasional.
URI merupakan sebuah rekayasa ulang arsitektur pendidikan tinggi Indonesia—sebuah model universitas yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan solusi atas persoalan bangsa, bukan sekadar menghasilkan lulusan.
Selama ini, keberhasilan universitas lebih banyak diukur melalui akreditasi, publikasi ilmiah, sitasi, peringkat internasional, dan jumlah lulusan.
Semua indikator tersebut penting karena mencerminkan mutu akademik. Akan tetapi, ukuran itu belum cukup menggambarkan sejauh mana universitas benar-benar mengubah kehidupan masyarakat.
Universitas abad ke-21 seharusnya juga diukur dari pertanyaan yang lebih substantif.
- Berapa desa yang berhasil keluar dari kemiskinan melalui inovasi kampus?
- Berapa koperasi yang menjadi sehat karena pendampingan akademik?
- Berapa UMKM yang naik kelas berkat riset perguruan tinggi?
- Berapa kebijakan publik yang lahir dari penelitian kampus?
- Berapa teknologi yang benar-benar digunakan masyarakat?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum menjadi ukuran utama, maka pendidikan tinggi masih menyisakan jarak antara ilmu pengetahuan dan realitas kehidupan.
URI menawarkan cara pandang yang berbeda. Universitas tidak lagi dipahami sebagai kumpulan gedung dan ruang kuliah, melainkan sebagai ekosistem pembelajaran nasional.
- Desa menjadi laboratorium.
- Industri menjadi ruang penelitian.
- Komunitas adat menjadi pusat pengetahuan.
- Koperasi menjadi tempat belajar ekonomi kerakyatan.
- Hutan menjadi ruang pembelajaran ekologi.
Pemerintah daerah menjadi mitra inovasi kebijakan. Dengan demikian, batas antara kampus dan masyarakat menjadi semakin dekat.
Paradigma ini dapat diringkas dalam tiga prinsip sederhana:
Pertama, University Without Walls. Universitas tidak dibatasi oleh pagar kampus. Pengetahuan diproduksi di mana pun persoalan masyarakat berada.
Kedua, Every Village is a Campus. Setiap desa merupakan ruang belajar, ruang inovasi, sekaligus ruang kolaborasi antara mahasiswa, dosen, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Ketiga, Every National Problem is a Classroom. Ketahanan pangan, perubahan iklim, kecerdasan buatan, energi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga tata kelola pemerintahan menjadi ruang belajar utama mahasiswa Indonesia.
Paradigma tersebut mengubah fungsi universitas dari pusat transfer ilmu menjadi mesin inovasi nasional.
Dalam model URI, mahasiswa tidak hanya mengejar indeks prestasi kumulatif. Mereka membangun portofolio perubahan sosial.
Skripsi tidak berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di perpustakaan, tetapi berkembang menjadi inovasi yang diterapkan masyarakat.
Penelitian tidak berakhir di jurnal ilmiah, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan, teknologi, model bisnis, maupun solusi sosial.
Demikian pula peran dosen mengalami transformasi. Dosen tidak hanya mengajar dan meneliti, tetapi menjadi arsitek kolaborasi, mentor inovasi, dan penghubung antara ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai mitra pencipta pengetahuan.
Revolusi kecerdasan buatan semakin memperkuat urgensi perubahan tersebut. Ketika informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik melalui AI, nilai utama universitas tidak lagi terletak pada penyampaian materi kuliah.
Nilai universitas terletak pada kemampuannya membentuk karakter, integritas, kepemimpinan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian menyelesaikan persoalan kompleks.
Karena itu, URI harus menjadi universitas yang menjadikan AI sebagai mitra akademik, bukan pengganti manusia.
Teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembelajaran, riset, analisis data, dan inovasi, sementara manusia tetap menjadi pusat pengambilan keputusan yang berlandaskan etika, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial.
Lebih dari itu, URI harus dibangun sebagai simpul kolaborasi nasional. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga filantropi, koperasi, komunitas adat, organisasi masyarakat, diaspora Indonesia, hingga jejaring internasional bekerja dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.
Dengan cara inilah pendidikan tinggi tidak lagi menjadi urusan kampus semata, tetapi menjadi proyek bersama bangsa Indonesia.
Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara. Keanekaragaman hayati terbesar di dunia, ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, kekayaan budaya, pengetahuan masyarakat adat, bonus demografi, dan semangat gotong royong merupakan laboratorium pembelajaran yang luar biasa.
Sayangnya, seluruh kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjadi fondasi sistem pendidikan tinggi nasional.URI berupaya menjadikan kekayaan itu sebagai sumber inovasi.
Pengetahuan lokal tidak diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari produksi ilmu pengetahuan modern. Inilah peluang Indonesia untuk memperkenalkan paradigma pendidikan tinggi yang lahir dari pengalaman Global South, bukan sekadar mengadopsi model yang berkembang di negara-negara maju.
Apabila abad ke-19 melahirkan universitas klasik dan abad ke-20 melahirkan universitas riset serta universitas kewirausahaan, maka abad ke-21 membutuhkan universitas transformatif—universitas yang menjadikan penyelesaian persoalan bangsa sebagai inti pendidikan, riset, dan inovasi.
Universitas Rakyat Indonesia (URI) adalah tawaran menuju paradigma tersebut. Keberhasilannya tidak diukur dari megahnya bangunan atau banyaknya mahasiswa, melainkan dari besarnya dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Semakin banyak desa yang mandiri, semakin banyak koperasi yang berkembang, semakin banyak inovasi yang dimanfaatkan rakyat, semakin banyak pemimpin yang lahir dengan integritas dan kepedulian sosial, semakin besar pula keberhasilan URI.
Indonesia tidak kekurangan universitas. Yang kita perlukan adalah keberanian untuk melahirkan model universitas yang mampu mendahului zamannya.
Sebab, pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak diwariskan melalui gedung-gedung pencakar langit ataupun kekayaan sumber daya alam.
Kekuatan bangsa diwariskan melalui institusi yang terus-menerus melahirkan manusia pembelajar, pemimpin yang berintegritas, ilmuwan yang kreatif, inovator yang berpihak kepada rakyat, serta pengetahuan yang mengubah kehidupan.
Universitas Rakyat Indonesia bukan sekadar gagasan mendirikan kampus baru. Ia adalah ajakan untuk membangun kontrak sosial baru antara ilmu pengetahuan, negara, dan rakyat.
Jika Indonesia yang sudah memasuki usia 81 tahun, ingin menjadi salah satu pusat peradaban dunia pada abad ke-21, maka keberanian membangun paradigma baru pendidikan tinggi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.***
