Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Masuknya Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan ke lingkungan yang lebih dekat dengan Istana patut dibaca sebagai perkembangan politik yang menarik.
Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik pemerintah, keduanya kini memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan gagasan langsung kepada pusat pengambilan keputusan.
Di tengah berbagai catatan terhadap kualitas demokrasi Indonesia, perkembangan ini layak disambut dengan optimisme yang hati-hati.
Indonesia masih dikategorikan sebagai flawed democracy dengan skor 6,44 dalam Democracy Index 2024, sementara Freedom in the World 2024 menempatkan Indonesia pada kategori “Partly Free”. Artinya, ruang demokrasi masih membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek kebebasan sipil, budaya politik, dan kualitas institusi.
Dalam konteks itu, kehadiran tokoh-tokoh kritis di dekat kekuasaan dapat menjadi kabar baik.
Pemerintah membutuhkan orang-orang yang berani menunjukkan titik lemah kebijakan sebelum kebijakan itu menimbulkan masalah besar yang bisa meruntuhkan kepercayaan publik.
Namun ukuran keberhasilannya bukanlah karena akses mereka kini terbuka ke Istana, melainkan pengaruh terhadap kebijakan.
Misalnya, apakah suara kritis mereka dapat mendorong pembangunan IKN yang lebih transparan dan partisipatif?
Apakah mereka mampu ikut memperkuat kebebasan berekspresi dalam implementasi UU ITE?
Apakah mereka berani menyuarakan penguatan akuntabilitas dan pemberantasan korupsi ketika isu tersebut menyentuh kepentingan elite?
Di sinilah ujian sebenarnya dimulai. Sejarah politik menunjukkan bahwa banyak tokoh kritis kehilangan daya kritis setelah memasuki lingkar kekuasaan.
Kritik yang dahulu lantang perlahan berubah menjadi pembenaran terhadap kebijakan pemerintah.
Risiko kooptasi semacam ini selalu mengintai dalam setiap proses rekonsiliasi politik.
Karena itu, publik tidak perlu terburu-buru memuji maupun mencurigai. Yang perlu dilihat adalah konsistensi.
Jika Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan tetap berani mengoreksi kebijakan yang keliru, maka kehadiran mereka akan memperkaya demokrasi.
Sebaliknya, jika kedekatan dengan kekuasaan membuat mereka kehilangan independensi, maka yang terjadi hanyalah perpindahan posisi, bukan penguatan demokrasi.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang menyingkirkan kritik, melainkan demokrasi yang mampu membawa kritik ke dalam ruang kekuasaan tanpa membungkamnya.
Karena itu, masuknya Rocky dan Syahganda ke lingkungan Istana bukanlah akhir dari perdebatan.
Justru di sanalah ujian mereka dimulai: tetap menjadi suara kritis, atau larut menjadi bagian dari kekuasaan yang dahulu mereka koreksi.***
