Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Ketika Negara Disusupi “Shadow Government”: Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kabinet, Pimpinan Partai Politik dan Pejabat Negara lainnya, ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Skandal ini telah menyingkap tabir adanya operasi intelijen hitam yang dirancang secara sistematis oleh lingkaran elite rezim terdahulu untuk mendikte, mengintai, dan melemahkan kedaulatan kepala negara.
Berdasarkan konstruksi perkara dan alur aliran informasi yang terungkap ke publik, kepentingan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka berada di pusat pusaran konspirasi ini.
Demi menyelamatkan stabilitas nasional dan kedaulatan pemerintahan yang sah, Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembersihan total (total purge) terhadap seluruh pejabat, aparat, dan loyalis di kabinet maupun institusi negara yang terafiliasi dengan Poros SOLO.
1. Keterlibatan Jaringan Solo: Dari Penyadapan hingga Proteksi Politik.
Fakta-fakta penyidikan Bareskrim Polri dan analisis tajam dari berbagai tokoh nasional memperjelas motif di balik operasi intersepsi ilegal yang dikomandoi oleh eks Kapolri sekaligus KSP Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal Polri.
Aliran Data Rahasia ke Solo: Berbagai bocoran informasi mengonfirmasi bahwa produk akhir dari penyadapan komunikasi strategis kepresidenan disetorkan langsung kepada faksi politik Joko Widodo di Solo.
Ini adalah bentuk nyata pengumpulan Political Intelligence untuk membangun kekuatan bayangan (shadow government).
Motif Mengawal Dinasti dan Isu Sensitif: Penguasaan data rahasia tersebut difungsikan sebagai senjata tawar-menawar politik (bargaining position) dan alat penyanderaan untuk mengamankan kepentingan kelompok Rezim lama—termasuk meredam berbagai isu hukum dan politik sensitif yang menyeret lingkaran kekuasaan sebelumnya, seperti polemik ijazah Jokowi dan ijazah wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Membongkar Akar “Kebal Hukum”: Aliran informasi dan konspirasi inilah yang selama ini menjadi tameng mengapa faksi-faksi tertentu di tubuh penegak hukum begitu sulit tersentuh evaluasi atau rotasi jabatan di masa lalu.
2. Koreksi Hukum: Ini adalah Makar dan Pengkhianatan Nyata.
Mereduksi tindakan penyadapan terhadap kepala negara sebagai pelanggaran administrasi atau sekadar akses ilegal UU ITE adalah sebuah pengkhianatan publik.
Mengintai keputusan, memetakan kebijakan, dan menyuplai rahasia negara kepada mantan penguasa atau faksi luar di Solo merupakan bentuk permufakatan jahat dan tindak pidana makar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Instrumen negara yang digaji oleh rakyat telah dibajak untuk melayani kepentingan politik personal dan kelompok di luar struktur resmi kekuasaan.
3. Urgensi Pembersihan Total Singkirkan Seluruh Afiliasi SOLO:
Keberhasilan Bareskrim Polri di bawah Kapolri Suyudi Ario Seto membongkar sindikat ini baru merupakan langkah awal.
Ancaman terbesar bagi Presiden Prabowo saat ini bukanlah musuh di luar, melainkan duri dalam daging di dalam lingkaran pemerintahannya sendiri.
Untuk mengamankan masa depan bangsa dan memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa sabotase terselubung, Presiden Prabowo wajib mengambil langkah Radikal:
Purge Total Kabinet dan Lembaga Negara:
Menyapu bersih seluruh menteri, kepala badan, staf khusus, hingga pejabat birokrasi dan penegak hukum yang terindikasi kuat masih menjadi loyalis atau terafiliasi dengan jaringan kekuasaan SOLO.
Audit Total Keamanan Siber dan Intelijen:
Membersihkan seluruh pos-pos strategis pertahanan dan sandi negara dari oknum-oknum yang memiliki loyalitas ganda kepada faksi lama.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu:
Menyeret seluruh aktor intelektual (mastermind) di balik sindikat penyadapan ini ke meja hijau dengan jerat hukum terberat, tanpa ada kompromi politik demi rekonsiliasi semu.
Penutup:
Kedaulatan Negara di Atas Segala Kepentingan.
Kepemimpinan nasional Presiden Prabowo hari ini berdiri di atas mandat rakyat yang sah.
Membiarkan para kaki tangan dan jaringan kepentingan SOLO bercokol di dalam sistem pemerintahan sama saja dengan memelihara duri yang siap menusuk dari dalam setiap saat.
Presiden Prabowo harus bertindak tegas, lugas, dan tanpa keraguan.
Bersihkan kabinet, hancurkan jaringan shadow government, dan tegakkan kedaulatan hukum secara mutlak demi menyelamatkan Republik Indonesia.***
