Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com- Perdebatan mengenai perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka—yang bermula dari kontroversi rekayasa batas usia dan pendidikan di Mahkamah Konstitusi, untuk menduduki kursi kekuasaan tertinggi kedua di Republik ini, hingga berujung pada dinamika pengunduran diri Gibran di tengah pusaran krisis LEGITIMASI, riuh menyita kritik publik.
Fenomena ini adalah sebuah manifestasi telanjang dari keruntuhan ETIKA publik yang dipertontonkan dengan VULGAR.
Jika kita membedah konstruksi kekuasaan yang dibangun di seputar Gibran, bersama Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Listyo Sigit Prabowo, tanpa perlu menggunakan Eufemisme atau Apologi bagi para pendukungnya dan pemujanya, kita dapat langsung MENGULITI watak kekuasaan tersebut melalui pisau bedah para pemikir besar dunia, mulai dari idealisme moral Plato dan Konfusius hingga realisme dingin Machiavelli (Plato, 2007; Machiavelli, 2003).
Dalam The Republic, Plato menempatkan Raja-Filsuf (Philosopher King) sebagai puncak tatanan negara yang adil. Syarat mutlak seorang pemimpin adalah kebijaksanaan, kecintaan pada kebenaran, dan komitmen mutlak terhadap keadilan.
Plato secara eksplisit memperingatkan bahaya Timokrasi dan Oligarki, di mana kekuasaan direbut dan diwariskan bukan atas dasar kapasitas moral dan intelektual, melainkan ambisi golongan dan ikatan darah kekeluargaan.
Penunjukan dan pemaksaan jalan politik Gibran melalui manipulasi prosedural hukum adalah antitesis total dari konsep Raja-Filsuf.
Plato memandang kekuasaan sebagai beban MORAL yang berat, bukan hak istimewa kekerabatan.
Ketika jabatan publik diraih bukan melalui ujian Meritokrasi, melainkan karena Relasi Darah dengan bapaknya JOKOWI presiden yang sedang berkuasa ketika itu, negara telah tergelincir menjadi instrumen keserakahan struktural untuk melanggengkan TRAH.
Dari sudut pandang Plato, kasus Gibran merepresentasikan kegagalan terpenuhinya syarat KEADILAN.
Di mana posisi strategis negara tidak lagi ditempati oleh mereka yang paling arif bijaksana dan mencintai kebenaran, melainkan oleh mereka yang haus kekuasaan dan memiliki akses terhadap pusat gravitasi kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk melanggengkan NAFSU BERKUASA. (Plato, 2007; Robinson, 2018).
Dalam tradisi Konfusius, legitimasi politik tidak bersumber dari kekuatan hukum koersif semata, melainkan dari Kebajikan Moral dan Integritas Personal seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi rakyatnya.
Konfusius menegaskan bahwa jika seorang penguasa kehilangan integritas etisnya, kepercayaan rakyat akan runtuh, dan negara akan kehilangan fondasi spiritual-sosialnya.
Kehadiran Gibran di panggung nasional, yang sejak hari pertama digugat bukan saja karena kapasitas personalnya semata, melainkan karena CACAT ETIKA, ketika proses yang mengantarkannya menjadi wapres, merusak tata krama dan keadaban publik.
Alih-alih menjadi teladan kebajikan, proses kepemimpinan Gibran tersebut justru mengajarkan sinisme massal bahwa hukum dapat DITEKUK demi kepentingan DINASTI.
Dalam pandangan Konfusianisme, penguasa yang mengabaikan kebajikan moral demi ambisi dinasti sedang menanam benih disintegrasi sosial dan hilangnya wibawa moral negara (Confucius, 2003; Ames & Rosemont, 1998).
Niccolò Machiavelli dalam The Prince sering diagung-agungkan oleh kaum Pragmatis sebagai panduan untuk menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan dan stabilitas kekuasaan negara (menurut mereka).
Namun, jika kita membaca Machiavelli secara utuh dan kritis, apa yang dilakukan oleh lingkaran kekuasaan Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Listyo Sigit Prabowo, dan Gibran Rakabuming Raka justru menunjukkan sisi paling RAPUH dari realisme politik itu sendiri.
Penempatan aktor-aktor kunci di simpul strategis, seperti Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengendali kebijakan ekonomi-investasi dan Listyo Sigit Prabowo sebagai pemegang kendali institusi penegak hukum yang berakar dari relasi Era Surakarta, adalah bentuk konsolidasi kekuasaan yang sangat Machiavellian.
Tujuannya jelas untuk mengamankan warisan kebijakan, membentengi kepentingan kelompok dan Oligarki, serta memastikan suksesi DINASTI agar kekuasaan tetap dalam cengkeraman, tanpa hambatan melalui proteksi keluarga (Machiavelli, 2003; Skinner, 2000).
Namun, Machiavelli memberikan peringatan keras bahwa keberadaan penguasa sangat riskan dan berbahaya bila dibenci oleh rakyatnya sendiri.
Ketika kalkulasi kekuasaan dilakukan secara terlalu vulgar oleh kelompok “ERA SURAKARTA” dengan menabrak batasan “Etika Konstitusional”, REZIM tersebut telah kehilangan legitimasi moral jangka panjang.
Pengunduran diri Gibran di tengah jalan pada akhirnya membuktikan hukum besi Machiavelli bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa struktural dan pengabaian rasa keadilan publik, akan runtuh berkeping-keping ketika diterpa krisis kepercayaan dan pergeseran konstelasi kekuasaan.
Jika ditarik lebih tajam ke dalam struktur riil kekuasaan di sekeliling Jokowi dan Gibran, keterlibatan jejaring elite seperti Luhut Binsar Panjaitan, Listyo Sigit Prabowo, mempertontonkan secara vulgar ciri ciri PATOLOGI KEKUASAAN.
Luhut Binsar Pandjaitan merepresentasikan watak “teknokrasi oligarkis” di mana batas antara kebijakan publik dan akumulasi kepentingan modal menjadi kabur, mengukuhkan aliansi antara kekuasaan politik dan kapital.
Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo merepresentasikan “subordinasi institusi” penegak hukum di bawah bayang-bayang patronase politik personal, di mana institusi kepolisian terseret dalam pusaran pengamanan kepentingan rezim dan melumpuhkan fungsi pengawasan horizontal (Machiavelli, 2003; Winters, 2011; Hadiz, 2010).
Seluruh rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa fenomena Gibran Rakabuming Raka, di bawah payung “Arsitektur Kekuasaan” Jokowi, Luhut, dan Listyo, adalah sebuah ALARM keras dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan Republik.
Dari kacamata Plato, ini adalah bentuk “Pengkhianatan” terhadap “Keadilan”.
Dari kacamata Konfusius, ini adalah “Hilangnya Kebajikan Moral Penguasa”.
Dan dari kacamata Machiavelli, ini adalah bentuk kalkulasi kekuasaan yang GAGAL memperhitungkan kemarahan RAKYAT, serta hilangnya LEGITIMASI di hadapan rakyat.
Oleh ERA SURAKARTA demokrasi Indonesia telah direduksi hanya menjadi sekadar panggung bagi ambisi DINASTI POLITIK KELUARGA dan perlindungan kelompok OLIGARKI hitam.
Bila tidak segera ditegakan kembali ETIKA KONSTITUSIONAL dan SUPREMASI HUKUM secara TEGAS dan TUNTAS, bisa jadi NKRI hanya akan tinggal NAMA tersandera oleh sisa-sisa reruntuhan POLITIK DINASTI SURAKARTA (Plato, 2007; Confucius, 2003; Machiavelli, 2003; Aspinall & Mietzner, 2019).
DAFTAR PUSTAKA:
Ames, R. T., & Rosemont, H. (1998). The Analects of Confucius: A philosophical translation. Ballantine Books.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019).
Twentieth-century Indonesian democracy: Illiberal practices, oligarchy, and the challenge of civic agency.
Journal of East Asian Studies, 19(3), 281–298.
Confucius. (2003). The Analects (D. C. Lau, Terjemah). Penguin Books.
Hadiz, V. R. (2010). Local oligarchies: Business, politics and authority in Indonesian reforms.
Stanford University Press.
Machiavelli, N. (2003). The Prince (Q. Skinner & R. Price, Ed.). Cambridge University Press.
Plato. (2007). The Republic (H. Desmond Lee, Terjemah). Penguin Books.
Robinson, D. (2018). Plato’s Republic: A study. Routledge.
Skinner, Q. (2000).
Machiavelli: A very short introduction. Oxford University Press.
Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
