Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, MSi
MAJALAHREFORMASI.com – Dalam diskursus ilmu politik kontemporer, kekuasaan hampir selalu dikaji melalui kacamata realisme struktural: sebuah arena zero-sum game yang digerakkan oleh kalkulasi elektoral, hegemoni koersif, dan pemeliharaan garis demarkasi tegas antar-aktor.
Di Indonesia, pragmatisme transaksional pasca-Orde Baru tampaknya kian mengukuhkan ortodoksi ini.
Namun, apabila kita melacak kembali lintasan sejarah dan membedah bagaimana KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menavigasi relasi politiknya dengan pilar-pilar utama militerisme Orde Baru—khususnya Jenderal Besar Soeharto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto—kita dihadapkan pada sebuah anomali epistemologis.
Gus Dur tidak berpolitik dengan logika pasar (market rationality), melainkan dengan etika profetik yang mengawinkan keluwesan taktis (manhaj) dan absolutisme prinsip kemanusiaan.
Untuk memahami orisinalitas peran Gus Dur, kita harus melampaui pembacaan biografis yang bersifat karitatif (penuh kasih).
Relasi Gus Dur dengan Soeharto dan Prabowo merupakan sublimasi dari benturan sekaligus dialog antara dua paradigma besar: Sentralisme Statisme-Militeristik Orde Baru versus Kosmopolitanisme Egaliter-Pesantren.
Cipasung 1994 dan Rasionalitas “Silat Budaya”
Titik nadir relasi struktural antara Gus Dur dan rezim Orde Baru mengkristal pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya (1994).
Peristiwa ini bukan sekadar rivalitas internal organisasi, melainkan operasi intelijen negara (state-sponsored operation) bertajuk “Asal Bukan Gus Dur” (ABG) untuk menjinakkan kekuatan sipil.
Keberhasilan Gus Dur mempertahankan kepemimpinan PBNU di bawah bayang-bayang intimidasi militer formal merupakan kemenangan simbolis pertama civil society atas totalitarianisme Soeharto.
Namun, kejutan teoretis justru terjadi pasca-Muktamar
Menjelang Pemilu 1997, Gus Dur melakukan manuver yang oleh para pengamat pro-demokrasi saat itu dianggap sebagai kapitulasi politik: beliau melakukan rekonsiliasi taktis dengan Soeharto di Probolinggo (1996) dan bersafari bersama Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut).
Secara akademis, langkah ini tidak dapat dibaca dengan kacamata oposisi biner Barat yang kaku (melawan atau tunduk).
Ini adalah pengejawantahan dari apa yang diistilahkan sebagai “Silat Budaya”
Gus Dur mempraktikkan konsep manhajiyah (fleksibilitas metodologis) dalam fikih siyasah.
Beliau sadar, setelah fenomena Cipasung, rezim yang terluka berpotensi melakukan represi brutal terhadap jutaan warga Nahdliyin di akar rumput.
Detente (peredaan ketegangan) sosiologis ini diambil untuk menyelamatkan substansi institusional NU dan jaringan akar rumputnya dari sapuan bersih militer.
Gus Dur mengorbankan popularitas personalnya di mata kaum elite intelektual Jakarta demi menjaga keselamatan struktural basis massa sipil terbesar di republik ini.
Fikih Kewargaan dan Dekonstruksi Politik Dendam
Ujian sejati dari konsistensi epistemologis Gus Dur terjadi pasca-kejatuhan Soeharto pada Mei 1998.
Di tengah eforia reformasi yang dipenuhi tuntutan jacobinisme—penghakiman massa dan de-Soehartonisasi radikal—Gus Dur memilih jalur yang sangat tidak populer: memanusiakan sang diktator yang tengah luruh di Jalan Cendana.
Secara teoretis-hukum, sikap Gus Dur ini berakar pada rekonstruksi radikal terhadap Maqashid asy-Syar’iah (tujuan luhur hukum Islam) yang bertumpu pada Al-Kulliyyat al-Khams (lima hak dasar manusia).
Gus Dur mentransformasi fikih klasik yang awalnya berorientasi egosentris-teologis menjadi Fikih Kewargaan (Fikhul Muwathanah).
Dalam pandangan Gus Dur, setiap individu, terlepas dari kejahatan politik struktural yang pernah dilakukannya, tetap memiliki hak kodrati atas keselamatan fisik (Hifzh an-Nafs) dan perlindungan martabat kemanusiaan.
Gagasan hukum Gus Dur sangat distingtif dan melampaui zamannya: Adili Soeharto melalui jalur hukum formal yang transparan, sita seluruh aset negara yang dikorupsi, namun berikan pengampunan (amnesti/grasi) demi kehormatan negara-bangsa.
Gus Dur menolak mereproduksi kebencian struktural
Beliau memahami bahwa jika transisi demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi dendam sejarah (historical vendetta), maka institusi demokrasi yang lahir berikutnya akan mewarisi watak koersif yang sama.
Kunjungan pribadi beliau ke Cendana bukan legitimasi atas tirani, melainkan sebuah pernyataan spiritual bahwa kemanusiaan melampaui dialektika kekuasaan.
Paradoks Prabowo: Pragmatisme Militer vs Ketulusan Personal
Relasi Gus Dur dengan Prabowo Subianto menyajikan dimensi sosiologis yang berbeda, yang berakar pada kedekatan kultural-geografis masa kecil di kawasan Matraman.
Hubungan ini melintasi batas-batas formal sosiologi militer-sipil
Ketika Prabowo didepak dari struktur militer pasca-1998 dan mengalami alienasi politik sosiologis—di mana hampir seluruh elite Jakarta memutus kontak—Gus Dur justru tetap membuka pintu dialektika.
Testimoni teologis-politik Gus Dur yang menyebut bahwa “Prabowo adalah orang yang paling ikhlas kepada rakyat” sering kali disalahpahami hari ini sebagai endorsement politik kontemporer.
Secara akademis, pernyataan yang diucapkan jauh sebelum konfigurasi politik elektoral hari ini terbentuk harus dibaca sebagai pembacaan batiniah-kultural Gus Dur.
Gus Dur melihat Prabowo melalui lensa tasawuf sosial: melihat melampaui rigiditas seragam militer dan beban kontroversi sejarah, guna menangkap komitmen nasionalisme partikular yang dimiliki sahabatnya tersebut.
Sebaliknya, gestur takzim Prabowo yang konsisten mencium tangan Gus Dur bukan sekadar tata krama normatif, melainkan sebuah pengakuan sosiologis dari seorang elite militer terdidik atas superioritas moral dan spiritual kepemimpinan sipil.
Relevansi Teoretis bagi Masa Depan Republik
Membaca ulang relasi segitiga Gus Dur, Soeharto, dan Prabowo memberikan kita kerangka analisis kritis untuk mengevaluasi patologi politik hari ini.
Demokrasi elektoral kita saat ini terjebak pada dua titik ekstrem yang sama-sama merusak: di satu sisi ada bahaya polarisasi berbasis kebencian identitas yang akut di tingkat massa, dan di sisi lain ada bahaya kartelisasi politik pragmatis di tingkat elite yang mengabaikan moralitas publik demi bagi-bagi konsesi.
Gus Dur menawarkan imperatif kategoris baru
Beliau membuktikan bahwa kita bisa berbeda ideologi secara eksistensial, kita bisa bertarung secara radikal di ruang konstitusi, namun kita dilarang keras menegasikan kemanusiaan aktor politik lain di ruang personal.
Diktum legendaris beliau, “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan,” menemukan bentuk operasionalnya yang paling murni bukan saat beliau membela kelompok minoritas yang tertindas, melainkan justru saat beliau menjabat tangan Soeharto yang terjatuh dan merangkul Prabowo yang terhempas.
Di tengah defisit etika dan ketulusan bernegara hari ini, warisan epistemologis Gus Dur bukan lagi sekadar alternatif pemikiran, melainkan sebuah keharusan jika republik ini ingin tetap merawat jiwanya.***
