Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si.
MAJALAHREFORMASI.com – Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyajikan lanskap politik-ekonomi yang sarat paradoks.
Di satu sisi, publik disuguhkan gelombang manuver penegakan hukum yang agresif—mulai dari penyitaan perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan hingga pemberantasan tambang liar secara masif.
Di panggung internasional, wibawa diplomasi Indonesia menanjak tajam lewat keberanian menyuarakan posisi tawar Global South dan kepemimpinan geopolitik yang diperhitungkan.
Namun, di sisi lain, realitas domestik memperlihatkan benturan keras: pasar keuangan terguncang, rantai pasok BBM bersubsidi tersendat, hingga program pemenuhan gizi yang terancam oleh celah tata kelola.
Ketika narasi pemerintah tegas PERANG terhadap praktik serakahnomic—sebuah istilah yang ditujukan pada oligarki ekstraktif dan pemburu rente—publik menyaksikan bagaimana kebijakan berani tersebut membayar harga yang tidak murah di pasar modal dan ruang eksekusi teknis.
Pendidikan dan Riset: Akselerasi Sekolah Rakyat dan Redesain Anggaran PTN
Di tengah konsolidasi ekonomi dan pertahanan, perhatian Presiden terhadap investasi sumber daya manusia tecermin dari terobosan di sektor pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Pendirian Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah terdepan dan kantong-kantong kemiskinan menjadi manifestasi nyata pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pendekatan ini dilengkapi dengan komitmen strategis untuk menaikkan alokasi dana riset nasional, mendorong kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri guna mempercepat kemandirian teknologi serta inovasi pangan dan energi.
Langkah paling futuristik dari agenda ini adalah formulasi rencana kuliah gratis bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kebijakan ini dirancang untuk menghapus barikade komersialisasi pendidikan tinggi yang selama ini membebani kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kendati demikian, eksekusi rencana besar ini membutuhkan daya tahan fiskal yang kuat serta perhitungan matang agar ketercukupan alokasi APBD dan APBN tidak mengorbankan standar mutu akademis dan kesejahteraan para pengajar.
Ketahanan Pangan: Akselerasi Swasembada dan Penguatan Rantai Pasok Lokal
Di tengah gejolak eksternal dan krisis iklim global, pilar utama strategi nasional terletak pada kebijakan ketahanan dan kemandirian pangan (food sovereignty). Pemerintahan Presiden Prabowo menetapkan pencapaian swasembada pangan sebagai agenda vital nasional melalui pendekatan terintegrasi: modernisasi pertanian, perluasan cetak sawah (food estate berkelanjutan), optimasi lahan rawa, hingga intensifikasi sistem pengairan nasional.
Pencapaian nyata di sektor ini mulai terlihat dari peningkatkan produksi beras nasional dan komoditas pangan pokok, yang berhasil menekan angka ketergantungan impor beras secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Langkah ini diperkuat oleh peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) yang berfungsi sebagai offtaker langsung di tingkat tapak.
Dengan membeli hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal pada harga keekonomian yang adil, negara berhasil memangkas mata rantai tengkulak sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan segar untuk mendukung program-program pemenuhan gizi nasional.
Konsolidasi Danantara, Bank Emas, dan Penguncian Pintu Ekspor SDA:
Di balik keriuhan politik domestik, langkah paling radikal dan berjangka panjang dari pemerintahan ini terletak pada restrukturisasi arsitektur keuangan negara melalui pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta pembentukan Bank Emas (Bullion Bank) nasional.
Danantara tidak sekadar hadir sebagai super-holding BUMN yang mengonsolidasikan aset-aset raksasa milik negara, melainkan dirancang sebagai sovereign wealth fund sekaligus benteng kedaulatan ekonomi nasional.
Gagasan paling strategis dari arsitektur baru ini adalah pemusatan seluruh penjualan komoditas strategis—seperti kelapa sawit (CPO), batu bara, nikel, dan mineral kritis lainnya—secara satu pintu di bawah kendali Danantara.
Langkah one-gate export system ini menjadi instrumen pemungkas untuk membabat habis praktik kejahatan finansial sistemik yang selama berdekade-dekade menggerogoti penerimaan negara: transfer pricing, under-invoicing, mis-invoicing, hingga pelarian modal keluar negeri (capital flight). Dengan mekanisme satu pintu, transaksi ekspor komoditas utama wajib mencerminkan harga keekonomian riil dan tercatat transparan dalam sistem keuangan domestik.
Kehadiran Bank Emas melengkapi ekosistem ini dengan mentransformasikan komoditas emas hasil tambang dalam negeri dari sekadar barang mentah menjadi aset moneter kuat (reserve asset).
Penguatan kedaulatan modal domestik ini menjadi jawaban jangka panjang atas ketergantungan historis Indonesia pada arus modal asing jangka pendek yang kerap memicu gejolak pasar modal.
Penertiban Sektor Ekstraktif: Keberanian Politik dan Ujian Konsistensi
Langkah integrasi perdagangan SDA di bawah Danantara memperkuat upaya pembersihan lapangan yang tengah gencar dilakukan.
Pembersihan tambang ilegal dan pengambilalihan jutaan hektar konsesi sawit ilegal di kawasan hutan merupakan langkah korektif yang berani.
Praktik pertambangan tanpa izin (PETI) bukan sekadar persoalan kerugian negara secara finansial, melainkan bentuk kejahatan ekologis yang menghancurkan struktur hidrologi, memicu bencana banjir, serta merusak ruang hidup masyarakat
Namun, mengurai benang kusut ekonomi ekstraktif tidak cukup hanya dengan penindakan di permukaan.
Operasi pembersihan tambang dan sawit ilegal sering kali menghadapi tantangan klasik: Resistensi jejaring patronage lokal yang bersekutu dengan oknum aparat, serta ketiadaan solusi transisi bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada ekonomi informal tersebut.
Tanpa penataan hukum yang tuntas dari hilir ke hulu, pemberantasan ini berisiko terjebak menjadi pertunjukan ketegasan periodik, bukan reformasi tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
Langkah tegas ini kian krusial ketika disandingkan dengan ancaman tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keberhasilan menindak kejahatan lingkungan di sektor tambang dan sawit seharusnya menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut secara permanen melalui kewajiban restorasi hidrologi dan insentif fiskal hijau (DBH Green) bagi daerah penyangga ekologis.
Sinyal Pembenahan Birokrasi: Dari Reshuffle Strategis Menuju Tuntutan Zaken Kabinet.
Sinyal optimisme terhadap arah pemerintahan ke depan mulai menguat seiring keberanian Presiden melakukan konsolidasi di tubuh birokrasi dan aparat penegak hukum.
Perombakan (reshuffle) kabinet yang dikatakan Rocky Gerung sebagai Radikal Break, pergantian Kapolri, hingga rotasi kepemimpinan di jajaran militer strategis menunjukkan kehendak politik kuat untuk memutus mata rantai patronase lama dan menyelaraskan komando pertahanan-keamanan dengan visi penegakan hukum nasional.
Langkah-langkah pembersihan ini memberi harapan baru bahwa negara hadir untuk mengamankan aset strategis dan menjaga ketertiban umum. Namun, perombakan personel aparatur tidak boleh berhenti pada kalkulasi politik atau sekadar rotasi figur.
Publik dan dunia usaha tetap menuntut perbaikan yang jauh lebih mendasar: transformasi menuju sebuah Zaken Kabinet sejati.
Tata kelola negara yang makin kompleks—terutama dalam mengoperasikan lembaga raksasa seperti Danantara, menjaga produktivitas swasembada pangan, mengelola program Sekolah Rakyat, serta mengeksekusi rencana kuliah gratis—membutuhkan jajaran menteri dan pejabat eksekutif berspesifikasi teknokratis yang murni, profesional, serta teruji kapasitasnya, bukan sekadar representasi akomodasi politik.
Tanpa transisi menuju Zaken Kabinet, gagasan-gagasan besar Presiden akan terus tergerus oleh ketidakmampuan birokrasi dalam menerjemahkan visi strategis menjadi eksekusi teknis yang presisi.
Paradoks Pasar Keuangan dan Kelemahan Eksekusi Domestik:
Keberanian menertibkan sektor ekstraktif dan mengonsolidasikan kekuatan modal negara sayangnya mengalami benturan di panggung keuangan jangka pendek.
Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melaju searah dengan pelemahan nilai tukar Rupiah merefleksikan kerapuhan struktur pasar modal Indonesia terhadap persepsi risiko eksternal dan ketidakpastian regulasi selama masa transisi. Penyesuaian kriteria indeks global oleh lembaga seperti MSCI direspons secara ekstrem oleh investor internasional.
Meskipun indikator makroekonomi domestik relatif solid, gejolak pasar ini menjadi peringatan keras bahwa konsolidasi aset negara sebesar Danantara membutuhkan komunikasi kebijakan yang presisi, kredibel, dan transparan agar tidak dipersepsikan sebagai bentuk pengambilalihan yang monopolistik.
Di tingkat tapak, ketegangan makin terasa saat program-program berskala masif berhadapan dengan tembok realitas birokrasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai pilar investasi sumber daya manusia jangka panjang, justru terancam oleh risiko moral hazard.
Isu keamanan pangan seperti kasus keracunan massal di tingkat unit pelayanan, serta temuan pengusutan dugaan praktik penyalahgunaan alokasi anggaran, menunjukkan betapa rentannya program berniat baik apabila tidak ditopang oleh pengawasan dan standar operasional yang memadai.
Hal serupa terlihat pada krisis antrean BBM bersubsidi. Ketika rantai logistik energi dasar terganggu dan antrean kendaraan mengular di berbagai daerah, dampak negatifnya langsung menghantam produktivitas angkutan barang, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Ketimpangan antara niat besar merestrukturisasi ekonomi dan kapasitas eksekusi teknis di lapangan inilah yang menciptakan riak kekecewaan publik, terlepas dari tingkat kepuasan umum yang masih bertahan di kisaran 65 persen.
Reorientasi Ibu Kota: Mengkapitalisasi Jakarta, Mentransformasi IKN:
Di tengah penataan ulang prioritas nasional dan konsolidasi aset negara, keputusan strategis terkait masa depan Ibu Kota Negara (IKN) dan Jakarta memerlukan kejernihan berpikir yang lepas dari beban dogma politik awal.
Menegaskan Jakarta untuk tetap menjadi pusat pemerintahan dan Global Financial Hub adalah langkah pragmatis-rasional yang memperhitungkan efisiensi anggaran dan sunk cost infrastruktur yang telah terbangun selama berdekade-dekade.
Jakarta memiliki kepadatan akumulasi modal, jaringan bisnis, serta ekosistem keuangan yang dapat disinergikan secara langsung dengan mesin investasi Danantara.
Namun, reorientasi ini menuntut jawaban jujur atas nasib pembangunan fisik yang telah berjalan di Kalimantan Timur.
Pilihan terbaik bagi pemerintah bukanlah membiarkan kawasan IKN terbengkalai menjadi monumen kegagalan perencanaan, melainkan melakukan repurposing atau alih fungsi strategis.
Fasilitas dan infrastruktur IKN sangat potensial ditransformasikan menjadi Kawasan Riset Dunia & Multiversity Global—sebuah konsorsium perguruan tinggi bereputasi internasional, pusat inovasi sains, serta laboratorium lapangan untuk studi biodiversitas dan ekosistem tropis.
Dengan mengubah arah peruntukannya dari pusat birokrasi politik menjadi pusat keunggulan intelektual, negara tidak hanya menyelamatkan aset nasional dari ancaman mangkrak, tetapi juga menghadirkan investasi peradaban berbasis pengetahuan yang jauh lebih berdampak bagi kawasan timur Indonesia
Epilog: Menagih Arah Pembuktian
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah membuktikan satu hal: ada kehendak politik yang sangat kuat untuk membongkar status quo di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh.
Dari pencapaian swasembada pangan, pendirian Sekolah Rakyat, perluasan dana riset, pengintegrasian BUMN dan perdagangan SDA melalui Danantara, pendirian Bank Emas, hingga pemberantasan tambang dan sawit ilegal, kepemimpinan periode ini memiliki karakter yang berani mengambil risiko struktural demi kedaulatan ekonomi dan kualitas SDM.
Sisa masa jabatan akan menjadi ujian apakah pemerintah mampu mentransformasikan birokrasi menuju Zaken Kabinet yang profesional, meredam gejolak pasar melalui transparansi tata kelola Danantara, merealisasikan janji pendidikan bebas biaya secara berkelanjutan, serta mengeksekusi reorientasi pembangunan secara terukur.
Tanpa presisi teknis dan akuntabilitas yang solid, cita-cita besar kemandirian bangsa, akan menguap di antara riuh kebisingan politik.***
