Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Panggung politik nasional, pergeseran posisi seorang figur sering kali membuat kita membaca ulang seluruh konstelasi kekuasaan.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto menarik Rocky Gerung ke dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden, serta kesediaan figur yang kerap dijuluki pembongkar rasionalitas kekuasaan tersebut untuk masuk ke lingkar dalam Istana, menjadi salah satu eksperimen politik paling menarik dalam sejarah modern Indonesia.
Langkah ini bukan sekadar manuver perangkulan politik biasa.
Dari kacamata filsafat politik dan teori negara, terdapat dinamika intelektual serta kalkulasi strategis yang mendalam di balik bertemunya dua figur yang bertolak belakang dalam fungsi sosialnya ini.
Bagi Presiden Prabowo Subianto, menghimpun kekuatan tidak cukup hanya dengan konsolidasi partai pengusung atau pembagian kursi kabinet. Kekuasaan yang kuat membutuhkan stabilitas dukungan sekaligus ketajaman navigasi etis.
Dalam teori politik, cara paling transformatif untuk meredam keandalan oposisi wacana di ruang publik adalah membawanya masuk ke dalam sistem.
Dengan memindahkan Rocky dari mimbar publik ke ruang penasihat resmi, potensi disrupsi opini dialihkan menjadi kanal diskusi tertutup yang lebih terukur.
Selain itu Prabowo sangat memahami, pemerintahannya berisiko besar terjebak dalam jebakan “groupthink”, di mana para pembantu presiden cenderung hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan.
Dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi berpikir intelektual teknokratis-nasionalis, Prabowo memahami pentingnya pisau analisis yang steril dari kepentingan pragmatis.
Rocky difungsikan sebagai penguji daya tahan ide atas kebijakan yang dirancang pemerintah, sekaligus mengirimkan sinyal bahwa kepemimpinannya tidak alergi terhadap perbedaan pandangan.
Di sisi lain, bagi seorang akademisi yang bertahun-tahun merawat reputasinya melalui independensi ekstrem, melangkah masuk ke dalam garis birokrasi negara membawa risiko reputasional yang tidak kecil.
Namun bagi Rocky, kritik publik memiliki batas efektivitas jika tidak bermuara pada pengubahan keputusan politik secara langsung.
Berada di dalam lembaga penasihat memungkinkan argumen etis dan kerangka akal sehat tidak lagi berhenti sebagai wacana di media massa, melainkan langsung menjadi memorandum di meja kerja Presiden.
Posisi ini juga memungkinkannya untuk tidak terlibat dalam kompromi teknis-operasional harian seperti yang dialami menteri atau pejabat eksekutif.
Karakteristik tugas yang berfokus pada pertimbangan makro, etika publik, dan filosofi bernegara selaras dengan peran intelektual yang selama ini dimainkannya.
Kesediaan ini juga dipengaruhi oleh ikatan intelektual yang secara historis bertaut pada tradisi Partai Sosialis Indonesia dan pemikiran Sutan Sjahrir, di mana adanya basis nilai bersama mengenai kedaulatan rasionalitas memberikan fondasi rasa percaya yang subjektif.
Langkah ini tentu membawa pertaruhan strategis bagi kedua belah pihak.
Prabowo berpeluang mendapatkan kompas etis dan pisau analisis yang tajam tanpa intervensi kepentingan politik praktis, meski tetap dibayangi risiko gesekan internal jika nasihat tersebut bertabrakan dengan kepentingan koalisi.
Sementara itu, Rocky memperoleh kesempatan memengaruhi arah kebijakan negara secara langsung dari dalam, namun harus siap berhadapan dengan risiko erosi kepercayaan dari basis publiknya yang dapat menganggapnya telah terkooptasi oleh kekuasaan.
Eksperimen politik ini pada akhirnya akan membuktikan satu hal: apakah lembaga pertimbangan presiden mampu berfungsi sebagai laboratorium ide yang hidup, ataukah kekuasaan yang pada akhirnya selalu berhasil menjinakkan kesadaran kritis.
Jika Prabowo mampu mendengarkan ketajaman analisis Rocky dan Rocky Gerung berhasil mempertahankan kejujuran intelektualnya di dalam Istana, hubungan ini bisa menjadi contoh langka tentang bagaimana kekuasaan dan filsafat berdialog demi kepentingan kebangsaan.
Sebaliknya, jika salah satu fihak gagal mempertahankan fungsinya, sejarah akan mencatatnya sekadar sebagai babak baru dalam seni perangkulan politik ala Indonesia.***
