Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Anjloknya angka kepuasan (approval rating) publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terkoreksi tajam hingga kisaran 51,1 persen pada Juli 2026—sebagaimana terekam dalam rilis survei nasional terbaru—bukan sekadar fluktuasi statistik harian.
Angka ini menandai berakhirnya masa rembulan (honeymoon period) politik secara prematur.
Pemerintah kini berhadapan langsung dengan benturan keras realitas objektif masyarakat: himpitan daya beli, lonjakan harga bahan pokok, dan rasa keadilan yang kian menguap di tingkat tapak.
Secara sosiologis dan politik tata negara, erosi kepercayaan publik yang berjalan linier bulan demi bulan ini berpangkal pada satu formulasi structures yang keliru: pembentukan postur pemerintahan yang terlampau mengagungkan akomodasi politik (political patronage) ketimbang kapasitas teknokratis dan meritokrasi.
Ada anggapan keliru bahwa kompromi politik adalah harga mati demi menciptakan stabilitas nasional.
Namun, realitas menunjukkan sebaliknya: stabilitas elite yang dibeli dengan kompromi politik justru melahirkan instabilitas sistemik di tengah masyarakat.
Ketika kementerian teknis hingga instrumen penegak hukum dijadikan komoditas transaksi konsolidasi kekuasaan, harga termahalnya harus dibayar oleh penurunan kualitas hidup rakyat banyak.
Dampak langsung dari krisis meritokrasi dan dominasi kompromi politik ini terpancar nyata dalam tiga jurang krisis.
Pertama, munculnya kelumpuhan eksekusi dan lahirnya kebijakan yang kontradiktif (execution gap).
Kementerian teknis yang dipimpin oleh kadrasi politik non-kompeten terbukti gagap merespons dinamika pasar.
Program-program strategis nasional—mulai dari tata kelola jaring pengaman sosial hingga restrukturisasi anggaran—mengalami penyumbatan dan kebocoran di tingkat daerah akibat minimnya kepemimpinan teknokratis yang presisi.
Kedua, tergerusnya daya beli masyarakat akibat menguatnya praktik pemburuan rente (rent-seeking behavior).
Ketika jabatan publik dialokasikan sebagai jatah patronase, ruang bagi para pemburu rente terbuka lebar dalam rantai pasok pangan dan energi.
Beban ketidakefisienan ini dilempar langsung ke pundak rakyat melalui lonjakan inflasi pangan gejolak (volatile food) yang menembus angka 6,2 persen secara tahunan.
Dampaknya amat terasa pada turunnya Indeks Keyakinan Konsumen ke angka 112,4, menghantam 40 persen kelompok masyarakat terbawah, serta memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor formal yang diperkirakan (jan-april 2026) 15.425 tenaga kerja.
Ketiga, berlanjutnya krisis kepastian hukum yang mengancam iklim investasi.
Penempatan pejabat berbasis “titipan” di lembaga penegak hukum vital, seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melahirkan persepsi tebang pilih (selective enforcement).
Hukum yang diperdagangkan atau dijadikan alat bargaining politik membunuh indeks kepastian berusaha (regulatory certainty), memicu penahanan ekspansi modal dari investor domestik maupun asing yang sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Menghentikan tren penurunan kepuasan publik ini tidak bisa dilakukan dengan sekadar mempercantik narasi kehumasan atau memobilisasi opini di media sosial.
Publik tidak lagi memakan retorika; masyarakat menilai pemerintah dari apa yang tersaji di atas meja makan mereka dan rasa keadilan di jalanan.
Presiden perlu mengambil langkah korektif yang tajam dan terukur melalui perombakan kabinet berbasis kinerja (performance-based reshuffle) tanpa kompromi politik jilid kedua.
Portofolio di bidang ekonomi, pangan, energi, dan kementerian teknis harus disterilkan dari jatah partai politik dan diserahkan penuh kepada para profesional serta teknokrat bereputasi tinggi yang diikat oleh indikator kinerja transparan.
Selain itu, sterilisasi lembaga penegak hukum dari segala bentuk intervensi kelompok kepentingan adalah syarat mutlak untuk mengembalikan wibawa moril negara.
Keberanian menindak kasus penyelewengan anggaran dan korupsi skala besar—termasuk di lingkaran internal kekuasaan—akan menjadi bukti paling benderang dari komitmen keadilan pemerintah.
Fokus jangka pendek harus digeser pada perlindungan daya beli kelas menengah melalui efisiensi distribusi pangan dan insentif kelangsungan kerja di sektor manufaktur.
Gaya komunikasi pemerintah pun harus bertransformasi dari defensif menjadi komunikatif dan empati.
Mengakui hambatan eksekusi secara jujur berbasis data jauh lebih dihormati publik ketimbang memberikan narasi pembenaran yang menyinggung rasa keadilan masyarakat.
Bagaimanapun, legitimasi politik yang sesungguhnya tidak terletak pada besarnya koalisi di parlemen, melainkan pada keadilan hukum dan isi piring nasi rakyat setiap harinya.
Kepemimpinan nasional yang tangguh ditandai oleh keberanian untuk mengoreksi arah navigasi ketika sinyal alarm telah berbunyi.
Mengembalikan meritokrasi ke dalam jantung tata kelola pemerintahan adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menyelamatkan masa depan pembangunan nasional.***
