Dra. Alida Handau Lampe., M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Di tengah panggung politik modern yang sering kali riuh oleh pencitraan yang dipoles rapi, sebuah narasi segar sekaligus menohok terdengar dari peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pejabat tinggi negara, K.H. Hasan Abdullah Sahal menyampaikan nasihat kebangsaan yang dibungkus dengan tradisi “mafhum mukhalafah” dan humor tajam berkelas khas pesantren.
Gaya retorika kiai yang merakyat namun menghunjam ini membuka tabir tentang bagaimana nilai-nilai keikhlasan dan keteladanan mampu menelanjangi kepalsuan realitas sosial-politik hari ini.
Anatomi “Penyakit” Modern dalam Diksi Pesantren
Deretan sindiran K.H. Hasan Abdullah Sahal meluncur membedah patologi masyarakat secara presisi.
Beliau menegaskan dengan lantang:
”Orang tidak punya ijazah, cari ijazah. Tidak punya uang, cari uang. Tidak punya jabatan, cari jabatan. Tidak punya nama, cari nama. Tidak punya muka, cari muka.”
Kalimat berstruktur paralel ini bukan sekadar permainan diksi, melainkan sarkasme mendidik yang memotret potret buram ambisi manusia modern:
Formalitas Tanpa Kedalaman:
Perburuan ijazah menyindir budaya instan yang mendewakan kertas legalitas formal ketimbang substansi keilmuan.
Materialisme dan Ambisi Jabatan:
Dikte pengejar uang dan jabatan mengritik obsesi kekuasaan serta konsumerisme yang acapkali diraih dengan menghalalkan segala cara.
Krisis Identitas dan Eksistensi:
Perburuan nama dan popularitas menelanjangi dahaga pengakuan di era panggung maya dan politik citra.
Degradasi Moral (Cari Muka):
Frasa penutup ini menjadi pukulan paling telak—sebuah sindiran tajam untuk perilaku hipokrit dan ketiadaan rasa malu (haya’) dari mereka yang haus akan panggung kehormatan.
Estetika humor ala pesantren bekerja secara mematikan: tanpa perlu memanggil nama atau menggunakan kata-kata kasar, daya satirnya sanggup membuat pendengarnya tersenyum kecut sekaligus tertunduk malu.
Radikalisme Keteladanan:
Tantangan Terbuka bagi Pemimpin
Kritik moral Gontor tidak berhenti pada sindiran sosial.
Puncak keberanian retorika pesantren terpancar saat sang kiai melontarkan tantangan terbuka yang meruntuhkan gaya feodal kekuasaan:
”Kritik saya sebagai pimpinan, demo saya sebagai pimpinan, jika gaya hidup saya, pakaian saya, rumah saya, makanan saya, kendaraan saya, melebihi para santri.”
Di hadapan seorang Kepala Negara, pernyataan ini adalah manifesto lead by example yang sangat radikal.
Dalam tradisi pesantren, kepemimpinan adalah pelayanan mutlak (khadim), bukan jalan pintas menuju kemewahan atau fasilitas.
Ketika seorang kiai berani menantang untuk didemo jika pakaian, rumah, hingga makanannya lebih mewah dari para santrinya, beliau sedang menegakkan otoritas moral yang absolut.
Bagi para pejabat publik dan pemegang kekuasaan, ucapan tersebut menjadi cermin yang teramat jernih.
Kiai menetapkan standar baku bahwa seorang pemimpin tidak memiliki legitimasi moral untuk menuntut keprihatinan dan kedisiplinan rakyat jika ia sendiri masih sibuk memamerkan gaya hidup eksklusif dan kemewahan fasilitas negara.
Akar Historis dan Independensi Wakaf Agung.
Keberanian pesan ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara historis, hubungan antara pesantren dan negara memiliki akar yang sangat dalam.
Sejak era Pondok Tegalsari Ponorogo pada abad ke-18—yang menjadi rahim keilmuan bagi pendiri Gontor maupun Tebuireng—pesantren senantiasa memosisikan diri sebagai pilar pembentuk karakter bangsa.
Sintesis pendidikan yang dirintis oleh Trimurti Gontor (K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainudin Fananie, dan K.H. Imam Zarkasyi) sejak tahun 1926 dan dikukuhkan melalui peristiwa monumental Wakaf Agung 1958 telah membuktikan bahwa keikhlasan adalah modal utama kemandirian.
Karena seluruh aset pesantren telah diwakafkan kepada umat dan tidak lagi dimiliki secara pribadi oleh keluarga pendiri, Gontor tidak memiliki beban kepentingan.
Karena tidak pernah “meminta-minta” atau menggadaikan prinsip demi materi, pesantren memiliki kebebasan penuh untuk berbicara jujur di hadapan kekuasaan.
Kompas Moral Bangsa
Momen bertemunya Presiden Prabowo dan pimpinan Gontor memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kritik dan dukungan dapat menyatu secara elegan.
Di satu sisi, negara membutuhkan sistem pendidikan karakter berbasis disiplin dan kemandirian yang telah dipraktikkan Gontor selama satu abad.
Di sisi lain, pesantren mengingatkan bahwa pembangunan fisik dan ekonomi tidak ada artinya jika kehilangan fondasi etika.
Nasihat K.H. Hasan Abdullah Sahal adalah pengingat bahwa humor paling berkelas adalah humor yang membuat kita tertawa sekaligus merenungkan kedangkalan diri.
Di tengah riuh rendah politik modern, suara dari mimbar pesantren ini hadir sebagai kompas moral kebangsaan: menegaskan bahwa harga diri seorang manusia dan pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia “mencari nama dan muka”, melainkan seberapa tulus ia bersedia hidup setara dan mengabdi.***
