Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFOMASI.com – Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi makro yang diagungkan dalam narasi pembangunan nasional, tersembunyi sebuah paradoks struktural yang mengakar di Pulau Kalimantan.
Sebagai salah satu benteng keanekaragaman hayati dan lumbung energi terbesar di Asia Tenggara, Kalimantan terus menjalankan peran historisnya sebagai penyokong utama pembagunan peradaban Indonesia.
Namun, realitas komparatif antara kekayaan alam yang dikuras dengan imbal hasil fiskal yang diterima daerah menunjukkan jurang ketimpangan yang kian menganga.
Ketika kita membedah anatomi perekonomian Kalimantan, terlihat jelas ketergantungan nasional yang masif terhadap pulau ini.
Kalimantan menyimpan 60% atau 20 hingga 25 miliar ton cadangan batu bara terbukti dengan nilai potensi ekonomi mencapai USD 1,4 Triliun hingga USD 2,2 Triliun (setara Rp22.000 Triliun hingga Rp34.000 Triliun), dengan nilai produksi tahunan sebesar USD 25 Miliar hingga USD 35 Miliar (setara Rp390 Triliun hingga Rp540 Triliun).
Sektor minyak bumi dan gas alam menyumbang nilai cadangan tersisa sebesar USD 80 Miliar hingga USD 120 Miliar (setara Rp1.240 Triliun hingga Rp1.860 Triliun) dengan nilai lifting tahunan sebesar USD 6 Miliar hingga USD 10 Miliar (setara Rp93 Triliun hingga Rp155 Triliun).
Sementara itu, deposit bauksit terbesar di Kalimantan Barat memiliki cadangan terbukti 800 juta hingga 1 miliar ton dengan nilai bijih mentah USD 40 Miliar (setara Rp620 Triliun), yang nilainya melonjak hingga USD 120 Miliar hingga USD 150 Miliar (setara Rp1.860 Triliun hingga Rp2.325 Triliun) saat dihilirisasi menjadi alumina.
Sektor agrikultur—terutama industri kelapa sawit—menjadi kontributor raksasa dengan produksi Crude Palm Oil (CPO) Kalimantan yang mencapai 18 hingga 22 juta ton per tahun.
Nilai transaksi komoditas sawit ini secara konsisten menghasilkan penerimaan ekspor dan domestik sebesar USD 16 Miliar hingga USD 22 Miliar per tahun (setara Rp250 Triliun hingga Rp340 Triliun per tahun).
Secara akumulatif, nilai ekstraksi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan dan komoditas terbarukan di Kalimantan menyumbang sekitar USD 45 Miliar hingga USD 65 Miliar per tahun (setara Rp700 Triliun hingga Rp1.000 Triliun per tahun) bagi surplus neraca perdagangan luar negeri, serta mengalirkan sedikitnya Rp150 Triliun hingga Rp250 Triliun per tahun dalam bentuk pajak, bea keluar, dan PNBP langsung ke kas negara pusat.
Namun, bagaimana struktur ekonomi ekstraktif ini merefleksikan kesejahteraan penduduk lokalnya?
Secara demografis, Kalimantan dihuni oleh sekitar 17,5 juta jiwa—populasi yang relatif kecil dibanding luas wilayah geografisnya.
Perekonomian daerah memang mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang secara fantastis sangat tinggi di provinsi berbasis industri ekstraktif seperti Kalimantan Timur.
Namun, angka statistik ini menyimpan delusi kesejahteraan. PDRB per kapita yang tinggi tidak serta-merta bertransformasi menjadi pendapatan riil rumah tangga, melainkan mencerminkan arus modal (capital outflow) yang tersedot ke pusat atau pemilik konsesi skala besar.
Ketimpangan ini makin nyata saat kita menelisik dinamika Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Daerah-daerah penghasil di Kalimantan kerap berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi komoditas global dan regulasi sentralistik.
Ketika harga batu bara atau CPO melonjak, penerimaan negara membengkak di pusat, namun penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah sering kali terlambat atau terdistorsi oleh skema birokrasi.
Sebaliknya, ketika harga komoditas terkoreksi, anggaran daerah langsung terperosok dalam defisit.
Lebih jauh lagi, formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang historisnya terlalu menitikberatkan pada jumlah penduduk secara sistematis merugikan wilayah seperti Kalimantan.
Luas wilayah yang membentang luas dengan dominasi tanah gambut dan rawa membutuhkan biaya konstruksi infrastruktur (Indeks Kemahalan Konstruksi) yang berlipat ganda dibanding Pulau Jawa.
Akibatnya, keterisolasian wilayah pedalaman, fasilitas pendidikan yang belum merata, serta akses kesehatan yang minim menjadi pemandangan kontras di tengah hilir-mudik tongkang batu bara dan truk pengangkut CPO.
Pertanyaan mendasar yang harus diajukan secara kritis adalah: Siapa yang menanggung biaya eksternalitas dari eksploitasi ini?
Daerah penghasil menanggung beban eksternalitas ekologis yang permanen.
Lubang-lubang bekas tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi memadai, deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati, degradasi daerah aliran sungai (DAS), hingga kerentanan bencana banjir dan kebakaran lahan merupakan biaya sosial-ekologis yang ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat lokal dan generasi mendatang.
Pusat menikmati dividen ekonomi, sementara daerah mewarisi krisis lingkungan.
Untuk keluar dari jebakan “kutukan sumber daya” (resource curse) ini, Indonesia membutuhkan reorientasi paradigma hubungan keuangan pusat-daerah (HKPD) yang radikal dan berkeadilan:
Restrukturisasi DBH Asimetris Berbasis Ekologi (Green DBH):
Formula porsi transfer tidak boleh lagi hanya menghitung volume ekstraksi, tetapi wajib memasukkan indikator pemulihan lingkungan (ecological footprint). Minimal 10% dari total penerimaan SDA harus dialokasikan khusus untuk restorasi ekosistem yang terdegradasi.
Rekonstruksi Indikator DAU:
Bobot geografis, indeks kemahalan konstruksi, dan tingkat tutupan hutan harus diberi porsi seimbang dengan indikator populasi.
Menjaga hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus dihitung sebagai jasa ekosistem yang bernilai ekonomi (ecological fiscal transfer).
Pembentukan Dana Abadi Daerah (Local Sovereign Wealth Fund):
Mewajibkan penyisihan sebagian pendapatan ekstraktif ke dalam dana abadi daerah untuk membiayai transformasi pendidikan, riset, dan transisi ekonomi terbarukan di masa pascatambang (post-mining era).
Keberlanjutan Indonesia sebagai bangsa tidak dapat dibangun di atas fondasi ketimpangan spasial.
Kalimantan tidak boleh terus-menerus diperlakukan sekadar sebagai halaman belakang ekstraksi.
Mengembalikan keadilan fiskal dan ekologis ke tanah Borneo bukan sekadar kompromi politik anggaran, melainkan mandat konstitusional untuk memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia—tanpa mengorbankan masa depan daerah penghasilnya.***
