(Reorientasi Tiga Pilar Strategis, Mekanisme Pendanaan Tiga Tier)
Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFOMASI.com – Ditengah ambisi besar membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) menuju visi Indonesia Emas, ada satu mesin pertumbuhan yang kerap kita bicarakan namun gagap kita jalankan: riset dan inovasi.
Pemerintah belakangan ini menunjukkan komitmen politik yang kuat dengan membuka peluang peningkatan dana riset nasional.
Komitmen ini menyalakan kembali harapan lama.
Namun, sebuah pertanyaan mendasar seketika membayangi: jika anggaran riset nasional berhasil didongkrak menuju angka ideal satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—atau berkisar di angka Rp210 triliun—siapa yang akan memetik buahnya?
Selama ini, ekosistem riset kita terjebak dalam penyakit akut bernama “sindrom menara gading BIROKRASI”.
Anggaran negara yang terbatas habis dibakar untuk membiayai penelitian yang orientasi akhirnya sekadar memburu angka kredit birokratis dan publikasi jurnal internasional.
Angka-angka indeks kutipan (citation index) meroket di atas kertas, namun potret di akar rumput tidak bergeser: petani kita masih bergulat dengan kelangkaan pupuk, anak-anak di pedalaman masih menelan kurikulum yang asing dari realitas ruang hidupnya, dan polarisasi sosial-ekonomi di tingkat lokal terus melebar.
Riset kita terlalu sering melayang di langit akademik, namun gagal mendarat di bumi tempat masyarakat berpijak.
Reorientasi Tiga Pilar Strategis
Jika kita sepakat bahwa riset adalah instrumen transformasi, maka rancangan anggaran riset nasional yang ideal tidak boleh hanya mengalir ke laboratorium-laboratorium tertutup di kota besar.
Kita membutuhkan reposisi radikal yang mengawinkan lompatan teknologi dengan penguatan sosiologis.
Anggaran jumbo tersebut harus dialokasikan secara proporsional ke dalam tiga klaster strategis yang membumi.
Pertama, Kedaulatan Agro-Maritim di Tingkat Tapak.
Setidaknya 25 persen dari total dana ideal harus dikunci untuk mengawal swasembada pangan berbasis komunitas.
Fokusnya bukan lagi sekadar proyek pertanian skala raksasa (corporate farming), melainkan smart farming skala domestik.
Peneliti harus ditantang menciptakan teknologi tepat guna yang murah—mulai dari sensor hama berbasis IoT hingga sistem penyimpanan pascapanen (cold chain) bertenaga surya untuk desa-desa nelayan.
Riset inilah yang akan menekan angka kehilangan hasil panen (food loss) yang selama ini memiskinkan petani kita.
Kedua, Pedagogi Terintegrasi dan Kohesi Sosial.
Teknologi tanpa arah sosiologis yang jelas hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Alokasi 15 persen anggaran untuk klaster sosial-humaniora harus diarahkan pada riset aksi partisipatif (participatory action research).
Kita membutuhkan kajian mendalam mengenai metode pembelajaran sains dan ilmu sosial yang adaptif terhadap kearifan lokal, serta model advokasi pendidikan yang mampu merekatkan kembali sekat-sekat sosial.
Riset di bidang ini harus mampu melahirkan cetak biru kebijakan berbasis data riil (evidence-based policy) yang bisa langsung dieksekusi oleh unit-unit pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Ketiga, Desentralisasi Energi dan Manufaktur Lokal.
Riset transisi energi harus digeser fokusnya dari mega-proyek padat modal menuju kemandirian energi berbasis komunitas.
Bagaimana limbah pertanian, biomassa, atau potensi air lokal diubah menjadi penggerak industri rumah tangga di pedesaan?
Inilah yang disebut dengan hilirisasi yang berkeadilan—sebuah model di mana masyarakat lingkar luar bukan sekadar menjadi konsumen teknologi, melainkan pemilik kedaulatan ekonomi atas ruang hidup mereka sendiri.
Mekanisme Pendanaan Tiga Tier
Mengubah arah riset tentu menuntut perubahan cara kita membelanjakan uang negara.
Pendekatan birokrasi kaku yang menyamakan pertanggungjawaban riset dengan pengadaan barang jasa harus dihentikan.
Kita perlu menerapkan sistem pendanaan tiga tingkat (three-tier funding).
Tier pertama dialokasikan untuk riset dasar murni (20 persen).
Tier kedua bergerak pada riset terapan melalui skema dana pendamping (matching fund) bersama sektor industri dan swasta (50 persen).
Dan tier ketiga—yang selama ini kerap absen—adalah Dana Diseminasi Masyarakat (30 persen).
Uang pada tier ketiga ini dikhususkan untuk membiayai proses hilirisasi massal, pelatihan warga, dan pembangunan unit percontohan (pilot project) langsung di desa-desa.
Melalui arsitektur ini, tolok ukur keberhasilan seorang peneliti atau lembaga riset tidak lagi diukur dari seberapa tebal dokumen laporan yang mereka serahkan di meja birokrat.
Indikator utamanya bergeser secara mutlak:
Apakah invensi tersebut berhasil diadopsi oleh industri?
Apakah ia berhasil menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah?
Apakah ia berhasil membuat sistem pendidikan lokal menjadi lebih inklusif?
Penutup: Riset yang Mengintegrasikan Bangsa
Pada akhirnya, riset nasional adalah tentang bagaimana sebuah bangsa mengenali dirinya sendiri dan memecahkan masalahnya secara mandiri.
Kita tidak kekurangan orang pintar, kita hanya kekurangan jembatan yang menghubungkan ruang laboratorium dengan gubuk-gubuk petani dan ruang-ruang kelas di pelosok negeri.
Menaikkan anggaran riset tanpa merombak total paradigma distribusinya hanya akan memperlebar jarak antara kaum elit akademik dengan masyarakat.
Inovasi sejati adalah inovasi yang berpusat pada manusia (human-centered innovation).
Sudah saatnya kita membawa pulang ilmu pengetahuan ke tempat ia seharusnya mengabdi: di tengah-tengah rakyat, di tingkat tapak, demi terwujudnya integrasi sosial dan keadilan yang paripurna.
