MAJALAHREFORMASI.com – Kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja (PGI) di Indonesia ke kediaman Jusuf Kalla menuai beragam tanggapan dari publik. Salah satunya datang dari pengamat pemerintahan, Dr. Jose T.P. Silitonga, yang menilai langkah tersebut dapat menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Menurut Jose, tindakan tersebut perlu dilihat dalam konteks peran gereja yang memiliki fungsi diakonia dan marturia. Ia menilai kunjungan tersebut lebih condong ke ranah diakonia, namun tetap membuka ruang interpretasi yang luas.
“Pertama kita harus melihat dahulu tugas gereja itu seperti apa. Diakonia, marturia, di sini kalau saya lihat masuk dalam ranah diakonia. Namun hal ini bisa menjadi multi tafsir dan bisa digunakan oleh berbagai pihak,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa sebagai pemimpin organisasi besar seperti PGI, setiap langkah seharusnya mempertimbangkan pandangan seluruh anggota gereja.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa evaluasi terlebih dahulu.
“Kita harus melihat konteks sebagai ketua umum, dia mewakili seluruh gereja. Apakah semua anggota setuju? Seharusnya seorang pemimpin mengevaluasi terlebih dahulu langkahnya,” tambahnya.
Terkait pernyataan Jusuf Kalla yang disebut-sebut mengalami pemotongan dalam penyebaran informasi, Jose menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Ia menyoroti kompleksitas dunia digital yang memungkinkan manipulasi informasi terjadi.
“Dalam proses hukum, tidak bisa begitu saja menerima alasan bahwa pernyataan itu dipotong. ,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyinggung persoalan lama yang menurutnya belum diselesaikan oleh PGI, seperti SKB 2 Menteri yang telah bergulir sejak 2006.
Ia mempertanyakan fokus organisasi tersebut terhadap isu-isu yang dinilai lebih mendesak.
“Persoalan besar seperti SKB 2 Menteri belum selesai. Kemudian kasus penutupan atau pembongkaran gereja, itu juga menjadi pertanyaan, di mana peran PGI?” ujarnya.
Lebih lanjut, Jose menilai bahwa dalam praktiknya, sebagian pemimpin terkadang lebih menonjolkan kegiatan seremonial dibandingkan penyelesaian masalah substantif.
Menurutnya, isu-isu konflik lama seperti yang terjadi di Poso tidak seharusnya dibawa ke konteks berbeda tanpa pemahaman mendalam terhadap latar belakangnya.
Ia menambahkan bahwa seharusnya kunjungan tersebut diiringi dengan upaya membangun narasi damai dan memberikan klarifikasi terhadap istilah-istilah sensitif, seperti perbedaan makna “martir” dan “syahid”.
“Harusnya ada klarifikasi agar masyarakat memahami perbedaannya. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” katanya.
Di sisi lain, Jose juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang mampu mengakomodasi keberagaman Indonesia. Ia menilai latar belakang budaya, dan suku, sangat memengaruhi gaya kepemimpinan seseorang.
“Indonesia ini majemuk, sehingga diperlukan kemampuan sinkronisasi dalam memimpin agar semua elemen bisa terakomodasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa PGI sebagai organisasi keagamaan tetap memiliki kebebasan untuk melakukan pelayanan ke berbagai pihak, namun harus mempertimbangkan konteks dan tujuan yang jelas.
“PGI boleh melakukan pelayanan ke mana saja, tetapi harus dilihat konteksnya. Apa kepentingannya, apakah itu untuk kepentingan nasional? Jika iya, maka harus disampaikan secara terbuka,” pungkasnya. (*)
