MAJALAHREFORMASI.com – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD I) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Conny Lolyta Rumondor, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap tuntutan sejumlah pihak yang menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Menurut Conny, program yang digagas Presiden tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan gratis bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Program ini adalah salah satu program mulia dari Bapak Presiden. Jangan hanya dilihat sebagai program pemberian makanan gratis bagi anak-anak sekolah. Kita harus melihat multiplier effect yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Conny saat dimintai tanggapan terkait munculnya tuntutan penghentian MBG.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, keberadaan program tersebut turut menggerakkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan karena meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG di berbagai daerah.
“Petani, nelayan, dan peternak ikut berkembang karena adanya program ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan penerima manfaat secara langsung, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok,” ujarnya.
Selain itu, Conny mengingatkan bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.
“Masyarakat yang berkecukupan tidak boleh menutup mata terhadap masyarakat yang kurang bahkan tidak mampu. Tidak sedikit anak-anak yang hanya makan nasi dengan garam, bahkan ada yang hanya makan nasi putih. MBG hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan program yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berintegritas.
“Program ini akan memberikan manfaat besar apabila dikelola oleh orang-orang yang memiliki hati nurani dan komitmen yang baik,” tambahnya.
Sorotan Kasus Hukum Tidak Boleh Hentikan Program
Menanggapi sorotan publik terhadap kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Conny menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola, bukan alasan untuk menghentikan program.
Menurut dia, praktik korupsi dapat ditemukan di berbagai institusi sehingga langkah yang tepat adalah memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas.
“Kalau ada persoalan hukum, yang harus dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan tata kelolanya. Jangan kemudian program yang manfaatnya besar bagi masyarakat justru dihentikan,” ujar Conny.
Ia menilai keberlanjutan MBG tetap penting karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu.
Ajak Publik Menilai Program secara Objektif
Di akhir pernyataannya, Conny mengajak masyarakat untuk menilai Program Makan Bergizi Gratis secara objektif berdasarkan manfaat yang telah dirasakan di lapangan.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berkembang tanpa melihat dampak positif program tersebut bagi penerima manfaat.
“Lihatlah manfaat nyata yang diterima masyarakat. Program ini hadir untuk membantu anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menghentikan programnya,” tutup Conny. (*)
