MAJALAHREFORMASI.com – Di sebuah rumah sederhana di bilangan Jakarta Timur, suasana sore terasa syahdu ketika kami duduk berbincang dengan Willem Frans Ansanay, Ketua Majelis Tinggi Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI), atau yang akrab disapa Frans Ansanay.
Dengan suara tenang namun sarat makna, Frans membuka lembaran panjang perjalanan GKSI, sebuah kisah yang sarat tantangan, luka, harapan, dan keteguhan hati.
Frans memulai ceritanya dengan kilas balik ke tahun 1988, saat dirinya bersama sejumlah rekan mendirikan GKSI. Namun perjalanan yang mereka rintis dengan idealisme itu tak selalu mulus. Konflik internal yang mengakar perlahan-lahan mencuat ke permukaan, hingga akhirnya pada tahun 2014 terjadi puncak krisis.
“Dalam persidangan istimewa itu menonaktifkan ketua umum lama memulai era baru dengan kepemimpinan baru,” ujarnya.
Keputusan berat itu, menurut Frans, diambil bukan semata-mata karena perbedaan pribadi, melainkan karena adanya desakan dari badan pengurus wilayah GKSI di seluruh Indonesia. Sebuah langkah demi menjaga arah dan martabat gereja.
Namun krisis belum berakhir. Selama satu dekade berikutnya, berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan. PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), Dirjen Bimas Kristen, serta berbagai tokoh gerejawi terus berupaya menjadi jembatan perdamaian.
Sayangnya, semua jalan yang ditempuh kerap berujung buntu.“Mantan ketua umum lama GKSI membuat Sinode sendiri dan tetap mempertahankan posisi, sehingga suka tidak suka terjadi dualisme dalam tubuh GKSI,” jelas Frans.
Puncaknya terjadi pada Sidang MPL PGI di Balikpapan tahun 2024. Frans bersama timnya mengangkat kembali persoalan GKSI, kali ini dengan pendekatan yang lebih strategis.
Mereka berdiskusi dan berdialog langsung dengan Ketum PGI saat itu, Pdt. Gomar Gultom, dan Sekum PGI, Pdt. Jacky.
“Konsep dasarnya dari saya menyampaikan kepada ketua Sinode dan Sekum untuk membuat satu naskah. Di situ tersirat beberapa opsi yang ditawarkan,” kenang Frans.
Salah satu opsi penting yang diajukan adalah bila rekonsiliasi berhasil dilakukan, maka PGI menjadi fasilitator proses tersebut. Jika tidak, maka dua Sinode akan tetap berdiri secara terpisah, namun tetap diakui PGI.
“Saya bersyukur, karena konsep keesaan gereja itu sangat kuat. Karena gereja memang harus satu,” katanya lirih namun penuh keyakinan.
Ia tak menampik bahwa perpecahan di tubuh gereja menjadi luka yang dalam, baik secara teologis maupun institusional. Frans menilai bahwa banyak konflik gereja berakar dari hal-hal yang sangat duniawi.
“Karena ada yang ingin jadi ketua umum seumur hidup. Lalu kenyamanan karena dengan status itu mereka mendapat gaji, honor, dan sebagainya. Bahkan ada yang mempunyai motivasi karena previlege pribadi,” ungkapnya jujur.
Bagi Frans, membawa gereja ke ranah kekuasaan dan kepentingan pribadi adalah sebuah penghinaan terhadap ajaran Kristus. “Kalau gereja dibawa ke ranah itu, sama saja mendegradasi ajaran Kristus. Karena kita harus satu dalam tubuh-Nya,” tegasnya.
Semangat inilah yang membuat pihak Frans Ansanay selalu terbuka untuk rekonsiliasi. Namun idealisme itu seringkali tidak disambut dengan itikad yang sama dari pihak lain.
“Kalau saya pribadi, kalau gereja bertikai terus, apa kesaksian kita keluar, apalagi posisi kita sebagai pemimpin gereja?” ucapnya dengan nada getir.
Pada akhirnya, dalam Sidang Raya PGI Desember 2024 di Toraja, keputusan besar pun diambil. GKSI resmi menjadi dua Sinode yang berbeda, namun keduanya diterima dan diakui oleh PGI.
Keputusan ini didasarkan atas kenyataan bahwa konflik yang sudah berlangsung lama ini tidak kunjung menemui titik temu.
“Puji Tuhan, konsep saya yang ditawarkan direspons dengan baik pihak PGI dan itu dibawa dalam sidang MPL di Malang,” katanya, mengenang momen penting itu.
Satu momen yang tak kalah menyentuh terjadi saat proses pengambilan nomor urut keanggotaan PGI dilakukan dengan cara diundi.
“Waktu proses pencabutan nomor di Salemba 10 (kantor PGI), puji Tuhan kita mendapatkan nomor yang lama, nomor 64,” ucapnya dengan penuh syukur, seolah Tuhan masih memberikan penguatan moral dalam bentuk kecil yang berarti besar.
Frans mengakhiri wawancaranya dengan harapan sederhana namun mendalam: “Saya berharap tidak ada lagi gereja yang mengalami perpecahan di masa yang akan datang.”
Sebagai tambahan informasi, logo GKSI versi Iwan Tangka diperkirakan akan tetap digunakan karena sudah mendapat pengakuan resmi dari Kemenkumham. Namun nama sinode akan berbeda, hasil dari kesepakatan kedua belah pihak dengan sepengetahuan PGI.
GKSI versi Iwan Tangka sendiri akan memutuskan nama resmi baru dalam Sidang Sinode yang akan digelar di Kalimantan pada 25 hingga 30 Juli mendatang.****
