Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Pergantian Kapolri hingga reshuffle jajaran kabinet seharusnya menjadi panggung pembuktian komitmen pemerintahan terhadap wujud zaken kabinet—sebuah kabinet kerja berbasis meritokrasi, kapasitas keahlian, dan profesionalisme murni.
Namun, dinamika perombakan yang disaksikan publik hari ini justru mengekspos kontradiksi yang tajam: narasi zaken kabinet berhenti hanya sebagai retorika, sementara praktiknya kembali terjebak dalam transaksi kompromi politik.
Krisis terbesar dari serial reshuffle ini bukan terletak pada individu yang dicopot atau dilantik, melainkan pada ketiadaan rasionalitas profesional.
Publik diiming-imingi janji “the right man in the right place”, tetapi realitas politik menyajikan bongkar-pasang jabatan yang minim indikator kinerja transparan.
Perombakan posisi—termasuk pergantian pucuk pimpinan institusi penegak hukum—terlihat lebih kental sebagai kompensasi faksional ketimbang penataan efisiensi tata kelola.
Ketika reshuffle terus berulang tanpa tolok ukur kapabilitas yang jelas, konsep zaken kabinet berubah menjadi komoditas ilusi.
Pemerintah tampak hiperaktif menata konfigurasi elite, namun menumpul dalam menghadirkan terobosan kebijakan.
Di tengah krisis ekonomi global, agenda transformasi birokrasi, dan mendesaknya pemulihan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, yang dibutuhkan negara adalah kepastian garis kebijakan berbasis keahlian, bukan rotasi figur yang sekadar memindahkan titik kekuasaan.
Ironinya, semakin sering perombakan dilakukan atas nama “penyegaran,” semakin telanjang pula kesan bahwa pemerintah sedang kehilangan arah navigasi.
Kepemimpinan yang kokoh tidak ditandai oleh seberapa sering ia menukar posisi pejabat, melainkan oleh seberapa konsisten ia mengeksekusi agenda strategis nasional.
Pada akhirnya, sebuah pemerintahan gagal memenuhi hakikat zaken kabinet ketika jabatan publik hanya diperlakukan sebagai instrumen peredam gejolak politik dan ARISAN KURSI KEKUASAAN.
Selama reshuffle hanya berputar pada kalkulasi porsi dan alokasi kekuasaan, setiap perombakan elite hanyalah perpindahan kursi belaka—sebuah kesalahan SUBSTANSIAL dalam tata kelola negara menuju NEGARA GAGAL.***
