Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, M.Si.
MAJALAHREFORMASI.com – Seruan aksi massa pada 27 Agustus di depan Gedung DPR/MPR RI memicu kembali perdebatan klasik dalam tatanan politik nasional: apakah demonstrasi ini merupakan alarm murni dari nurani publik, ataukah instrumen yang sedang ditunggangi oleh kepentingan geopolitik domestik?
Di tengah transisi kepemimpinan dan konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gelombang protes ini hadir membawa potret yang kompleks—sebuah dinamika yang menuntut pembacaan secara jernih, tajam, namun tetap berimbang.
Realitas Tuntutan: Ketika Kebuntuan Reformasi Menemui Batasnya
Jika ditelaah secara objektif dari dokumen konsolidasi aliansi rakyat, mahasiswa, dan komunitas sipil, substansi gerakan ini tidak lahir dari ruang hampa.
Tuntutan yang diusung berakar pada keresahan riil masyarakat yang mengalami stagnasi penegakan hukum dan tekanan ekonomi harian.
1. Pemberantasan Korupsi yang Terhambat
Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset telah menjadi desakan kolektif selama bertahun-tahun.
Keengganan elit legislatif untuk mengetok palu UU ini memperkuat persepsi publik bahwa pembentukan hukum sering kali lebih memihak pada perlindungan kejahatan korporatif dan elit ketimbang keadilan masyarakat.
2. Beban Ekonomi dan Kebijakan Fiskal
Kebijakan peningkatan tarif pajak, ancaman komersialisasi pendidikan—seperti lonjakan **UKT**—serta kenaikan biaya hidup menempatkan kelas menengah dan bawah pada posisi yang makin terhimpit.
3. Akuntabilitas Lembaga Penegak Hukum
Kebutuhan akan reformasi fundamental di tubuh kabinet kompromistis, Kepolisian, Kejaksaan, dan sistem peradilan terus disuarakan guna menjamin penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Dari sudut pandang ini, aksi jalanan berfungsi sebagaimana mestinya dalam sistem demokrasi: sebuah katarsis politik dan mekanisme koreksi publik terhadap lambatnya kerja lembaga-lembaga negara.
Narasi Manipulatif dan Risiko Destabilisasi
Namun, membaca dinamika politik semata-mata sebagai “aksi murni” tanpa memperhitungkan variabel persaingan kekuasaan adalah bentuk kelengahan analisis.
Setiap demonstrasi berskala nasional di Indonesia hampir selalu diiringi oleh dua ancaman utama:
1. Penggiringan Opini dan Penunggangan (Free-riding)
Faksi-faksi politik yang berseberangan dengan pemerintah memiliki insentif besar untuk memanfaatkan momentum ini guna melakukan delegitimasi kekuasaan.
Framing yang berusaha membelokkan kritik kebijakan menjadi isu penjatuhan pemerintahan menunjukkan adanya upaya menarik gerakan sipil ke dalam arena tarung oligarki.
2. Stigmatisasi oleh Penguasa
Di sisi lain, terdapat kecenderungan berulang dari pendukung kekuasaan untuk mereduksi setiap bentuk kritik sebagai “upaya makar” atau ancaman stabilitas nasional.
Polarisasi semacam ini berbahaya karena mengaburkan pesan inti masyarakat dan memicu pendekatan represif dari aparat keamanan.
Menjaga Keseimbangan: Pembuktian Kepemimpinan dan Ruang Sipil
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan penting.
Keberhasilan melewati gelombang ujian ini sangat ditentukan oleh bagaimana kekuasaan merespons aspirasi tersebut.
Mengabaikan tuntutan publik atau meresponsnya semata-mata dengan pendekatan keamanan hanya akan memperkuat preseden kekuasaan yang pekak terhadap kehendak rakyat.
Sebaliknya, membuka ruang dialog yang substantif dan memberikan komitmen nyata—terutama:
- Reformasi fundamental aparat penegak hukum;
- Reformasi Kepolisian;
- Reformasi Kejaksaan;
- Reformasi sistem peradilan;
- Mengganti kabinet kompromistis menjadi ZAKEN KABINET;
- Penyelesaian RUU Perampasan Aset; dan
- Koreksi kebijakan publik yang memberatkan—akan menempatkan pemerintah sebagai rezim yang mendengarkan.
Bagi masyarakat sipil, tantangan utamanya adalah menjaga independensi gerakan. Keberhasilan aksi 27 Agustus tidak diukur dari seberapa keras kegaduhan yang ditimbulkan di jalanan, melainkan dari konsistensi untuk tetap memfokuskan perjuangan pada substansi kebijakan, tanpa terjebak menjadi bidak dalam catur politik elit.
Demokrasi yang sehat tidak menuntut ketiadaan protes, melainkan menuntut kedewasaan negara dalam merespons kritik serta keberanian rakyat untuk terus mengawal keadilan.***
