Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, MSi
MAJALAHREFORMASI.com – Komitmen politik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan rakyat dan memberantas korupsi hingga ke akarnya menghadapi lawan tanding yang tidak kasatmata: arsitektur Aliran Keuangan Gelap (Illicit Financial Flows/IFFs).
Di balik diskursus politik yang riuh, terdapat sebuah realitas teknis yang dingin di mana kekayaan negara menguap bukan melalui suap konvensional dalam koper, melainkan melalui ketukan papan tik para akuntan forensik, pengacara korporasi, dan perencana pajak di koridor bisnis internasional.
Bagi publik, gagasan besar sang Presiden sering kali dinilai terlalu ambisius atau bahkan dikritik secara skeptis.
Namun, kritik tersebut sering kali meleset dari esensi masalah.
Tantangan terbesar bangsa hari ini bukanlah ketiadaan kemauan politik (political will), melainkan bagaimana menerjemahkan kemauan tersebut menjadi sebuah kapasitas teknokrasi yang mampu meruntuhkan praktik bisnis culas para oligark.
Anatomi Pelarian Keuangan Global
Dalam studi ekonomi politik modern, korupsi struktural bertransformasi menjadi legalistik.
Para pelaku bisnis culas tidak lagi melanggar hukum secara vulgar; mereka mengeksploitasi celah hukum (regulatory arbitrage) dan asimetri informasi antara wajib pajak dan negara.
Data dari Global Financial Integrity secara konsisten menunjukkan bahwa modus terbesar dari hilangnya potensi penerimaan negara berkembang bertumpu pada tiga manipulasi inti: trade mispricing, manipulasi transfer pricing, dan rekayasa utang (thin capitalization).
Pada sektor komoditas ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, praktik under-invoicing ekspor bertindak sebagai lubang hitam fiskal.
Dengan menjual komoditas ke perusahaan cangkang (shell company) milik mereka sendiri di yurisdiksi suaka pajak (tax haven) dengan harga di bawah pasar, para oligark berhasil menyusutkan basis Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam negeri.
Keuntungan raksasa yang sesungguhnya baru direalisasikan ketika perusahaan cangkang tersebut menjual kembali komoditas ke pembeli riil di Eropa atau Asia dengan harga pasar penuh.
Selisih laba mengendap di luar negeri secara legal, aman, dan bebas pajak.
Lebih canggih lagi, lanskap ekonomi digital memungkinkan pergeseran laba (Base Erosion and Profit Shifting) melalui aset tak berwujud.
Anak perusahaan di Indonesia kerap dibebani oleh biaya royalti paten fiktif atau management fees intra-grup yang digelembungkan kepada kantor pusat bayangan di yurisdiksi kerahasiaan (secrecy jurisdictions).
Secara akuntansi, perusahaan domestik tampak merugi atau hanya meraup margin tipis sehingga terbebas dari kewajiban pajak.
Namun, secara riil, likuiditas negara sedang diperas outflog menuju kantong pribadi para pemilik manfaat akhir (beneficial owners).
Ilusi Penegakan Hukum Konvensional
Di sinilah letak titik sumbat mengapa kebijakan anti-korupsi kerap dikritik tidak realistis.
Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan metode pengawasan manual atau sekadar imbauan moralitas.
Menghadapi labirin kepemilikan saham berlapis yang menggunakan nominee (nama pinjaman) membutuhkan respons kebijakan yang berbasis sains (scientific technocracy) dan bukti empiris (evidence-based policy).
Selama ini, kebijakan penegakan hukum kita cenderung bersifat retributive—menghukum badan pelaku.
Padahal, bagi oligarki, risiko penahanan telah dikalkulasikan sebagai biaya berbisnis (cost of doing business) yang sebanding dengan akumulasi kapital yang mereka amankan di luar negeri.
Pendekatan ini harus digeser secara radikal menuju pendekatan ekonomi perilaku (behavioral economics) dan pengembalian aset (asset recovery).
Fokus utama kebijakan anti-korupsi harus diubah: membuat korupsi menjadi aktivitas yang tidak rasional secara matematika ekonomi.
Menuju Teknokrasi Anti-Korupsi: Tiga Langkah Strategis
Agar visi Presiden tidak berhenti menjadi jargon utopis, pemerintah perlu melembagakan tiga instrumen teknokratis yang akurat dan akuntabel:
Pertama, Penerapan Fixed Ratio Rule pada Struktur Modal Korporasi.
Pemerintah harus membatasi secara ketat praktik thin capitalization—di mana korporasi sengaja membiayai usahanya lewat utang terafiliasi dari luar negeri demi menggerus pajak lewat pembayaran bunga.
Sesuai dengan rekomendasi OECD BEPS Action 4, biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak wajib dibatasi secara rigid (misalnya maksimal 20% dari EBITDA perusahaan).
Kedua, Digitalisasi Pabean Terintegrasi dengan Global Market Index.
Otoritas perpajakan dan Bea Cukai tidak boleh lagi pasif menerima nilai invoice yang disodorkan eksportir.
Sistem teknologi informasi pabean harus mengintegrasikan algoritma kecerdasan buatan (AI) yang terhubung langsung secara real-time dengan indeks harga komoditas global.
Jika nilai ekspor berada di bawah ambang batas deviasi pasar standar, sistem harus otomatis melakukan red-flagging dan memicu audit forensik seketika.
Ketiga, Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukum Illicit Enrichment.
Ini adalah jangkar dari seluruh sistem akuntabilitas
Regulasi ini memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana inkrah (Non-Conviction Based Asset Forfeiture).
Ketika seorang pejabat publik atau pengusaha memiliki kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment) yang tidak sesuai dengan profil pendapatan sah mereka, beban pembuktian mutlak dialihkan kepada yang bersangkutan.
Kesimpulan
Kritik publik terhadap gagasan besar Prabowo Subianto seharusnya tidak dipandang sebagai resistensi politik, melainkan sebagai alarm teknokratis.
Sejarah mengajarkan bahwa visi mulia seorang pemimpin sering kali kandas bukan karena kurangnya dukungan rakyat, melainkan karena keandalan sistem birokrasi yang gagal membendung kecerdasan para pemburu rente.
Pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah dua sisi dari satu koin yang sama.
Dengan menutup rapat-rapat celah aliran keuangan gelap melalui instrumen ilmiah yang akurat dan berani, kita tidak hanya sedang menyelamatkan kas negara, melainkan sedang mengembalikan keadilan ekonomi ke tangan rakyat yang berhak memilikinya. ***
