Oleh: Dra. Alida Handau Lampe, MSi
MAJALAHREFORMASI.com – Di tengah ESKALASI konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dunia kembali dihadapkan pada krisis energi yang mengingatkan kita pada guncangan minyak dekade 1970-an.
Harga minyak melonjak, jalur distribusi global terganggu, dan ketidakpastian ekonomi meningkat tajam.
Dalam konteks ini, keputusan pemerintahan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM menjadi langkah yang patut dibaca secara lebih jernih—bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi bertahan dalam pusaran krisis global.
BBM di Indonesia bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen STABILITAS SOSIAL.
Setiap kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti lonjakan harga pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.
Dalam situasi normal saja, kebijakan ini sensitif; apalagi dalam kondisi global yang bergejolak.
Menahan harga BBM, dengan demikian, dapat dipahami sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh inflasi yang datang dari luar negeri.
Namun, pilihan ini bukan tanpa konsekuensi.
Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) otomatis meningkat.
Negara harus mengeluarkan dana lebih besar untuk menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen.
Artinya, ruang fiskal menyempit. Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan berpotensi tereduksi.
Di sinilah dilema klasik kebijakan publik muncul: antara stabilitas sosial dan kesehatan fiskal. Pemerintah berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya bebas memilih.
Menaikkan harga BBM mungkin akan menyelamatkan APBN dalam jangka pendek, tetapi berisiko memicu gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan publik.
Sebaliknya, mempertahankan harga berarti menanggung beban fiskal yang lebih berat, dengan harapan stabilitas sosial tetap terjaga.
Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto yang masih relatif awal, pilihan untuk menahan harga BBM juga memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan.
Stabilitas SOSIAL adalah fondasi penting bagi konsolidasi pemerintahan.
Tanpa stabilitas, agenda besar pembangunan—termasuk transformasi ekonomi dan proyek strategis nasional—akan sulit dijalankan secara optimal.
Lebih jauh, kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran pendekatan negara dalam menghadapi krisis.
Alih-alih menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme PASAR, pemerintah mengambil peran aktif melalui INTERVENSI harga dan SUBSIDI.
Ini menunjukkan kecenderungan menuju model negara yang lebih INTERVENSIONIS, di mana negara HADIR secara langsung untuk MELINDUNGI masyarakat dari guncangan eksternal.
Meski demikian, langkah bertahan ini tidak bisa berlangsung tanpa batas.
Jika konflik global berlarut dan harga minyak tetap tinggi, tekanan terhadap APBN akan semakin berat.
Dalam jangka menengah, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan penyesuaian, baik melalui reformasi subsidi, peningkatan penerimaan negara, maupun efisiensi belanja.
Di sisi lain, krisis ini juga membuka peluang untuk melakukan transformasi struktural. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi semakin terlihat sebagai kerentanan strategis.
Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat TRANSISI ENERGI, mulai dari pengembangan biodiesel hingga investasi dalam energi terbarukan.
Tanpa langkah ini, Indonesia akan terus rentan terhadap gejolak geopolitik global.
Pada titik ini, kebijakan menahan harga BBM dapat dilihat sebagai strategi jangka pendek yang harus diimbangi dengan REFORMASI jangka panjang.
Tanpa transformasi struktural, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar penundaan masalah, bukan penyelesaian.
Akhirnya, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM mencerminkan pilihan prioritas: MELINDUNGI masyarakat dari dampak langsung krisis global, meskipun harus membayar harga dalam bentuk tekanan fiskal.
Ini adalah pilihan yang dapat dipahami dalam situasi darurat, tetapi sekaligus menuntut keberanian untuk melakukan pembenahan mendasar di masa depan.
Krisis GLOBAL selalu membawa dua wajah: ANCAMAN dan PELUANG.
Tantangannya bagi pemerintahan Prabowo Subianto adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil hari ini tidak hanya meredam gejolak sesaat, tetapi juga membuka jalan bagi ketahanan ekonomi yang lebih kuat di masa depan. (*)
