MAJALAHREFORMASI.com – Organisasi relawan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) menyatakan delapan poin sikap terkait perkembangan situasi nasional yang belakangan diwarnai ketegangan politik serta aksi anarkistis.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, dalam jumpa pers di Sekretariat Bara JP, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Hadir pula Ketua Harian M. Adli, Sekretaris Jenderal Boy Nababan, Wakil Bendahara Umum Michael Vendy, serta Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan Yogie Tri Wardhana.
“Negara harus hadir melindungi rakyat dari berbagai potensi konflik dan ancaman perpecahan. Bara JP merasa perlu menyampaikan sikap atas situasi nasional akhir-akhir ini,” kata Willem.
Adapun delapan pernyataan sikap Bara JP adalah sebagai berikut:
Pertama, Bara JP menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi nasional yang diwarnai aksi kekerasan dan tindakan anarkistis. Peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum di berbagai kota. Bara JP juga menyampaikan belasungkawa kepada korban jiwa dari masyarakat maupun kepolisian, sembari mendoakan agar keluarga diberi ketabahan dan korban luka segera pulih.
Kedua, Bara JP mendorong para pembantu Presiden untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkesinambungan.
Ketiga, Bara JP menuntut kelompok yang menebar fitnah, hoaks, dan adu domba agar menghentikan narasi yang berupaya menciptakan perpecahan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Keempat, kementerian dan lembaga di tingkat pusat didesak mempercepat penyerapan anggaran serta transfer dana ke daerah guna mendorong perekonomian lokal dan kesejahteraan rakyat.
Kelima, para pembantu Presiden (menteri dan wakil menteri) diminta fokus menyukseskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo-Gibran, terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan konflik agraria.
Keenam, Bara JP menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun, DPR RI dan pemerintah diharapkan lebih peka dan berempati terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.
Ketujuh, pemerintah diminta menunjukkan komitmen nyata dengan merevisi kebijakan fiskal dan memprioritaskan anggaran untuk sektor esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Kedelapan, pemerintah diingatkan untuk segera mengambil langkah mengendalikan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, serta membatalkan kenaikan pajak yang dinilai dilakukan secara serampangan oleh sejumlah kepala daerah. (*)
