MAJALAHREFORMASI.com – Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengapresiasi langkah Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri yang berlaku sejak 30 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah awal menuju pelarangan rokok elektronik secara menyeluruh.
Ketua Umum IYCTC, Manik Marganamahendra, menilai vape bukan produk yang aman sebagaimana kerap dipromosikan. Selain mengandung zat adiktif, rokok elektronik juga berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang.
Manik berharap kebijakan Polri diikuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari risiko rokok elektronik.
Sementara itu, Koordinator Advokasi IYCTC, Daniel Beltsazar, mengungkapkan temuan BNN periode Januari–September 2026 yang menunjukkan 98 persen sampel cairan vape dilaporkan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.
Daniel juga mengingatkan agar pengendalian vape tidak mengalihkan perhatian pemerintah dari bahaya rokok konvensional. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, terdapat sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia, termasuk 5,9 juta anak berusia 10–18 tahun.
Karena itu, IYCTC mendesak pemerintah memperkuat pengendalian rokok melalui kenaikan cukai dan harga, pelarangan total iklan dan promosi, perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta penyediaan layanan berhenti merokok yang mudah diakses generasi muda.
IYCTC menegaskan, langkah Kapolri harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengendalian rokok elektronik dan konvensional secara menyeluruh.***
