Penulis: Dra. Alida Handau Lampe Guyer, M.Si
MAJALAHREFORMASI.com – Menutup akhir tahun 2025, kepercayaan PUBLIK terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto RUNTUH. Bukan karena rakyat tidak menyukai STABILITAS dan negara yang KUAT, tetapi karena satu HAL paling mendasar KEKUASAAN tidak memberikan KETELADANAN.
Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) memberi nilai negatif 3/10 terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam satu tahun ini.
Pidato tentang pemberantasan KORUPSI terdengar LANTANG, tetapi kehilangan MAKNA ketika berhadapan dengan realitas KABINET dan PENEGAK HUKUM yang dipersepsikan BERMASALAH.
Dalam politik, kesungguhan pemerintah bukan dinilai dari pidato yang mengaum di PODIUM, melainkan dari SUSUNAN KEKUASAAN. Pesan politik yang dibaca masyarakat: KOMPROMI politik lebih penting daripada INTEGRITAS.
KABINET TAMBUN masih tetap diisi oleh figur menteri-menteri bermasalah dengan rekam jejak RELASI KEPENTINGAN, sehingga seruan AntiKorupsi terdengar IRONIS sejak dari AWAL.
Manakala menteri-menteri bermasalah dipertahankan dengan alasan STABILITAS, publik tersadar dan memahami bahwa agenda AntiKorupsi hanyalah SLOGAN, bukan KOMITMEN.
Dalam kondisi seperti ini, AntiKorupsi hanyalah RETORIKA MORAL dan bukan KEBERANIAN STRUKTURAL.
Padahal pemberantasan KORUPSI membutuhkan biaya POLITIK yang mahal: pencopotan orang-orang TERDEKAT, pemutusan RANTAI relasi KUASA, serta ketegasan POLITIK.
Krisis KEPERCAYAAN semakin AMBRUK ketika negara masih mengandalkan POLRI dan KPK sebagai ujung tombak bersih-bersih. Di mata PUBLIK, kedua institusi ini tidak lagi berdiri di atas KEPERCAYAAN yang UTUH. Pelemahan independensi, KOMPROMI politik, dan konflik KEPENTINGAN terus membayangi.
Ketika alat PENEGAK HUKUM itu sendiri TIDAK DIPERCAYA, maka hukum kehilangan WIBAWA. Penindakan tidak lagi dibaca sebagai KEADILAN, melainkan SELEKTIVITAS belaka. Yang KUAT AMAN, yang LEMAH tanpa beking mudah DISENTUH.
Dampak semua itu sungguh DAHSYAT dan MEMATIKAN. Rakyat tidak lagi MARAH dan tidak lagi BERHARAP, tetapi “BERHENTI PERCAYA”.
“BERHENTI PERCAYA” adalah bentuk awal KRISIS LEGITIMASI yang SUNYI. Pemerintah tetap BERJALAN, tetapi fondasi MORAL-nya KEROPOS.
Kondisi ini jauh lebih BERBAHAYA daripada OPOSISI KERAS karena ia menggerogoti kepercayaan terhadap HUKUM dan DEMOKRASI itu sendiri.
Yang ABSEN dari pemerintahan Presiden Prabowo selama satu tahun ini adalah KEBERANIAN untuk membersihkan DIRI SENDIRI.
Selama Kabinet Merah Putih yang TAMBUN dipertahankan dan persepsi penegakan HUKUM tidak INDEPENDEN, maka yang terjadi pemerintahan Presiden Prabowo bukan hanya TIDAK DIPERCAYA, tetapi mengalami KRISIS LEGITIMASI, krisis GOVERNABILITAS, dan potensi INSTABILITAS. (*)
