MAJALAHREFORMASI.com – Di tengah bayang-bayang resesi global yang kian nyata, John Palinggi memilih tidak sekadar berbicara soal ancaman. Dengan latar belakang sebagai pengamat militer, mantan pengajar intelijen di BIN, Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) sekaligus pengusaha nasional yang mengantongi APEC Business Travel Card, ia justru membedah persoalan secara menyeluruh—dari geopolitik dunia hingga “borok” lama di dalam negeri yang belum juga tuntas.
Bagi John, masa kini adalah masa penuh kewaspadaan. “Ini zaman di mana manusia dan pemerintah di seluruh dunia wajib mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk bagi negaranya,” ujarnya.
Perang yang Meluas, Dunia yang Tersendat
Ia memulai dari situasi global. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, menurutnya, bukan lagi konflik dua negara. Ketegangan telah melebar ke kawasan Teluk—Arab Saudi, Qatar, hingga Bahrain—dan membawa implikasi serius.
Salah satunya adalah terganggunya sekitar 20 persen distribusi minyak dunia yang melewati Selat Hormuz. Namun bukan hanya minyak yang terdampak.
“Rantai logistik bisa terputus total. Kapal-kapal tidak berani berlayar karena ancaman rudal dan biaya asuransi yang sangat tinggi,” katanya saat diwawancarai di kantornya.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi ekonomi global dan Indonesia tidak kebal dari dampaknya.
Di tengah situasi itu, John juga menyoroti fenomena lain yang tak kalah berbahaya yakni: disinformasi.
Ia menilai masyarakat kini dibombardir opini dari media sosial, televisi, hingga influencer yang sering kali tidak berbasis fakta. Bahkan, menurutnya, banyak yang mengaku ahli namun justru menyesatkan.
“Jangan dengarkan orang yang mengaku ahli tapi tidak punya kapasitas. Apalagi kalau disertai penghinaan terhadap negara lain atau pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung fenomena figur-figur yang tampil seolah memahami intelijen internasional—bahkan mengklaim punya akses ke lembaga rahasia seperti KGB, Mossad, atau Teheran namun narasinya cenderung provokatif.
Dalam pandangannya, ini bukan sekadar soal kebebasan berpendapat, tetapi sudah berpotensi merugikan kepentingan negara.
Karena itu, ia mendorong adanya peran lebih tegas dari pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk melakukan penyaringan informasi.
John juga tidak menahan kritik terhadap kalangan intelektual dan akademisi yang tampil di ruang publik.
Menurutnya, tidak semua orang layak berbicara soal perang atau geopolitik. Ia bahkan menyoroti dosen atau guru besar yang digaji negara tetapi justru kerap melontarkan kritik destruktif terhadap pemerintah.
“Harus jelas, mau jadi akademisi atau jadi komentator yang terus menghina pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyentil fenomena generasi muda yang tampil dengan penuh sensasi seolah ahli perang, serta figur publik yang membangun opini tanpa dasar kuat.
Menurutnya, banyak pihak yang berbicara tidak pernah benar-benar memikirkan kesusahan, kesulitan, dan kepahitan yang dialami oleh bangsanya.
Selain itu, kata dia, mereka tidak memahami betapa beratnya tanggung jawab dalam memimpin bangsa dan negara, sebagaimana yang kini diemban oleh Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah untuk memimpin serta bertanggung jawab kepada rakyat.
Bom Waktu Bernama Hutang
Masuk ke persoalan domestik, yang akan membuat Indonesia masuk kedalam resesi, menurutnya John adalah hutang negara.
Ia menilai , beban utang menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini. Bahkan, ia menyebut sering muncul hutang-hutang “mendadak” yang sebelumnya tidak transparan.
Ia mengusulkan langkah konkret:
- Audit seluruh BUMN, termasuk penyertaan modal negara yang mencapai triliunan rupiah
- Pendataan utang swasta, karena pada akhirnya bisa menjadi beban negar.
- Transparansi pinjaman kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, terutama dalam valuta asing.
- Pendataan pihak-pihak yang gemar mencari pinjaman dalam dan luar negeri
Menurutnya, praktik ini bisa menjadi bentuk “penyelundupan” keuangan negara jika tidak diawasi dengan ketat.
Perbankan dan Dugaan Pencucian Uang
John juga menyoroti peran bank, khususnya bank BUMN.
Ia mengingatkan adanya indikasi dana besar yang masuk ke perbankan, kemudian “diputar” menjadi kredit, yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang.
Korupsi Pengadaan: Luka Lama yang Belum Sembuh
Sebagai Ketua ARDIN, John berbicara tegas soal pengadaan barang dan jasa.
Ia mengutip pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat President bahwa korupsi pengadaan bisa mencapai Rp216 triliun per tahun, bahkan pernah disebut Rp260 triliun oleh Ketua BPK saat itu. Menurutnya, ini yang perlu ditertibkan.
“Banyak pejabat -foya dari pengadaan barang tanpa tender. Saya ulangi saya ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah saya diteksi mereka berfoya-foya dengan uang negara bahkan punya trilyunan uang bahkan ada punya privet jet tiga buah itu semua dari hasil korupsi,” ungkapnya.
Infrastruktur: Dibangun, Dibongkar, Dibangun Lagi
Di sektor infrastruktur, ia melihat ironi yang nyata. Jalan di Indonesia, menurutnya, sering kali hanya bertahan beberapa bulan sebelum rusak dan diperbaiki lagi. Ia membandingkan dengan negara lain yang bisa membangun jalan tahan hingga 10 tahun.
Ia juga menyoroti proyek-proyek yang dinilai tidak tepat sasaran jalan dibongkar, kawasan dipagari atas nama proyek, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
“Ada jalanan yang dikandangi contohnya di depan kantor saya itu dengan alasan proyek untuk saluran pembuangan limbah,” ungkapnya.
Energi dan Mafia Migas
Masalah lain yang disorot adalah ketergantungan energi. John mempertanyakan mengapa Indonesia masih bergantung pada impor, padahal memiliki sumber daya dan bahkan kilang baru.
Lebih lanjut, John mengingatkan bahwa pada masa lalu perusahaan seperti Chevron dan Caltex memproduksi satu jenis bahan bakar, yaitu fuel oil berwarna hitam, yang kemudian dijadikan bahan baku. Bahan tersebut justru diekspor ke Singapura untuk diolah, lalu diimpor kembali ke Indonesia dalam berbagai bentuk seperti solar, bensin, avtur, dan lainnya. Ia mempertanyakan mengapa praktik tersebut terus dilakukan, padahal Indonesia telah memiliki kilang minyak baru yang, menurut Menteri ESDM, seharusnya mampu mendorong kemandirian energi nasional.
Lebih lanjut, John menegaskan bahwa selama dirinya mengikuti perkembangan sejak sembilan periode presiden, ia belum melihat adanya kemandirian yang nyata dalam sektor energi, khususnya terkait bahan bakar minyak. Ia menilai Indonesia masih sangat bergantung pada impor dalam jumlah besar dari luar negeri.
Kondisi ini, menurutnya, membuka peluang munculnya praktik mafia migas yang memainkan harga. Bukan hanya itu saja termasuk potensi manipulasi volume tanker yang masuk ke Indonesia.
Tak berhenti di situ, John juga mengungkap praktik ekspor ilegal hasil tangkapan ikan langsung dari laut, tanpa melalui proses resmi dalam negeri.
Belajar dari Masa Lalu
John kemudian membandingkan dengan era Soeharto, di mana setiap menteri wajib melaporkan kinerja bulanan sesuai APBN—termasuk hambatan dan solusi.
Laporan itu diverifikasi langsung di lapangan. Jika terbukti tidak sesuai, pejabat bisa langsung diganti.
“Sekarang ini, rincian anggaran APBN jalan, tapi pinjaman juga jalan. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Seruan Ketegasan dan Pembentukan Unit Khusus
Dalam menghadapi kompleksitas masalah tersebut, John menilai sudah saatnya pemerintah bertindak lebih tegas.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan unit khusus yang berisi orang-orang berani untuk menindak penyalahgunaan wewenang, termasuk di kalangan penegak hukum.
“Kalau tidak, negara bisa hancur,” ujarnya lugas.
Resesi: Ancaman atau Peluang?
Meski banyak kritik tajam, John menutup dengan nada reflektif. Ia mengingatkan bahwa resesi adalah bagian dari siklus kehidupan. Rasa takut adalah hal manusiawi, tetapi tidak boleh berlebihan.
“Dalam hidup ada kebahagiaan dan kepahitan. Resesi bukan akhir, tapi kesempatan untuk berubah,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai kebersamaan, saling mendukung, dan memperkuat iman.
Pesan untuk Bangsa
Di akhir, John menyampaikan pesan sederhana namun kuat: jangan saling menyalahkan.
Ia meminta masyarakat untuk tidak mendikte pemerintah seolah paling benar, tetapi memberi kepercayaan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya.
“Percalah kalau presiden tidak mampu mengatasi masih ada Allah SWT Tuhan YME yang akan membantu bapak presiden dengan semua tim-nya,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan para menteri dan pembantu presiden agar menyampaikan informasi yang jujur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dukung, hormati, dan doakan. Karena di balik semua keterbatasan, selalu ada pertolongan Tuhan,” tutupnya.
Dalam lanskap dunia yang penuh ketidakpastian, suara John Palinggi menjadi pengingat: krisis bisa menjadi cermin tentang apa yang salah, dan apa yang harus segera dibenahi. (*)
