MAJALAHREFORMASI.com – Tanggal 5 September 2024, Paus Fransiskus melakukan kunjungan silaturahmi ke Masjid Istiqlal dan diterima Imam Besar Istiqlal, Prof Dr KH Nasaruddin Umar, yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada tanggal tersebut, terjadilah penandatanganan Dokumen Deklarasi Istiqlal (DDI) oleh Paus Fransiskus dan Prof Dr KH Nasaruddin Umar. DDI diberi judul “Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan”. Di dalamnya diperhatikan dua krisis serius yang dihadapi dunia, yakni dehumanisasi dan perubahan iklim.
Dehumanisasi ditandai dengan meluasnya kekerasan dan konflik, yang seringkali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan. Agama seringkali diperalat sehingga mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang, terutama perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Padahal peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan martabat setiap kehidupan manusia. (DDI 2024 no.1).
Selanjutnya, telah terjadi perubahan dan krisis iklim, yang menimbulkan berbagai konsekuensi destruktif seperti bencana alam, pemanasan global, dan pada cuaca yang tidak dapat diprediksi. Krisis tersebut menghambat kehidupan bersama yang harmonis di antara masyarakat (DDI 2024 no. 2).
Menyikapi dua masalah serius tersebut, DDI menyerukan empat hal. Pertama, nilai-nilai tradisi agama-agama harus dimajukan secara efektif demi mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian dengan cara meningkatkan budaya hormat, martabat, belarasa, rekonsiliasi, dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan.
Kedua, para pemimpin agama harus bekerjasama dalam menanggapi krisis tersebut dan mengambil tindakan yang tepat. Ketiga, perlu dilakukan dan ditingkatkan dialog antarumat beragama untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Keempat, menumbuhkan lingkungan sehat dengan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup demi generasi mendatang.
Menandai Setahun DDI, Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi HAK KWI), mempersiapkan dan melaunching Buku berjudul Deklarasi Istiqlal, Refleksi dan Tantangan Seluas Indonesia. Buku ini terbit berkat kerjasama sinergis sejumlah Ketua Komisi HAK Keuskupan yang tersebar di Indonesia dan sejumlah pihak (Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik) sebagai kontributor.
Romo Aloys Budi Purnomo Pr selaku Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI bertindak sebagai editor. Buku tersebut dilaunching di Henry Soetio Hall Gedung KWI dengan menghadirkan Prof Dr KH Nasaruddin Umar sebagai Pembicara Kunci. Hadir pula Ketua Presidium KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC, Mgr. Christophorus Tri Harsono sebagai Ketua Komisi HAK KWI sekaligus sosok yang membacakan DDI setahun silam.
Para narasumber lain yang menuliskan refleksi dan hadir dalam launching tersebut adalah KH Muhammad Abdul Qodir (Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Demak, Jawa Tengah), Bante Dhammasubo Sri Mahathera, Prof Philip K. Widjaja (Permabudhi), XS. Budi S Tanuwibowo (Matakin), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (PHDI), dan Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty (PGI).
Hadir dalam acara ini Para Pimpinan Majelis Agama, Mitra HAK KAJ dan Bogor, OKP Lintasagama, Komunitas Laudato Si’, Gusdurian, Komunitas JAI, Bimas Katolik, MLKI, San’Egidio, FUKRI, ICRP, Majelis Istiqlal, dan LPOK.
Penerbitan buku ini diharapkan mampu memperluas gaung dan memperdalam makna Deklarasi Istiqlal, sehingga semakin nyata dampaknya bagi kehidupan bersama masyarakat Indonesia.
Sebagaimana dicita-citakan dalam DDI, kerukunan antarumat beragama dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan menjadi fondasi untuk menegakkan martabat kemanusiaan dan merawat bumi bagi generasi mendatang.
