Logo Sabtu, 23 Oktober 2021
images

Penulis : Dra. Alida Handau Lampe Guyer.Msi

MAJALAHREFORMASI.com - Pokok utama reformasi yang berdarah darah tahun 1998 adalah melawan otoritarianisme, membangun negara demokrasi modern dan membatasi masa jabatan Presiden.

Pada tahun 1999 amandemen UUD 1945 selesai dilakukan. Mengacu kepada pasal 7 UUD 1945 perubahan, masa jabatan Presiden secara tegas dan lugas dikatakan maksimum hanya duakali masa jabatan masing masing selama lima tahun. Jadi kalau dilihat dari konstitusi wacana presiden tiga periode melanggar konstitusi pasal 7 UUD 1945 perubahan.

M Qodari sebagai penggagas Jokowi tiga periode tentu tidak ujuk-ujuk melontarkan wacana tersebut begitu saja, pasti ada kekuatan oligarki tersembunyi di belakangnya yang tidak ingin kenikmatan kekuasaan berakhir ketika masa jabatan presiden jokowi berakhir pada tahun 2024 nanti. Terlebih dalam waktu yang hampir bersamaan isu amandemen UUD 1945 perubahan mencuat kepermukaan melalui usulan perubahan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dan mengamandemen pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Kelihatannya gerakan yang digagas Qodari ini dibuat secara terencana untuk mengetes reaksi masyarakat “test the water”.

Walaupun Presiden Jokowi telah membantah bahwa beliau tidak ingin menambah masa jabatan maupun perpanjangan masa jabatan dan tunduk tegak lurus kepada konstitusi, tapi terlihat jawaban presiden tidak meyakinkan. Mengatakan bahwa isu terkait amandemen UUD 1945 adalah domain MPR, memang betul. Tapi kuncinya tetap ada ditangan Jokowi dan MPR, kalau mereka secara tegas mengatakan TIDAK maka wacana presiden tiga periode selesai, cukup sekian dan tidak usah dibahas lagi.

Karena bagaimana tidak kalau terjadi penyelundupan amandemen pasal 7, masuk melalui usulan perubahan PPHN dan berhasil menggolkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, tentu jawaban presiden taat tegak lurus kepada konstitusi yang membolehkan masa jabatan presiden tiga periode. Janganlah konstitusi kita dipermainkan hanya untuk kepentingan orang perorang.

Presiden Jokowi dan MPR harus tegas tidak akan melakukan perubahan atau mengamandemen UUD 1945 dengan alasan apapun termasuk amandemen PPHN pada saat ini, kondisi negara sedang tidak baik baik saja dan dalam keadaan tidak stabil akibat pandemi yang berkepanjangan.

Pengalaman buruk masa lalu jangan diulang kembali ketika Presiden Soekarno pada jaman Orde Lama ingin menjadi presiden seumur hidup (20 tahun) dan Presiden Soeharto pada jaman Orde Baru menggenggam kekuasaan sampai 32 tahun. Akibat kekuasaan yang absolut terjadi pemusatan atas sumber daya (resouces) yang mengakibatkan merajalelanya  korupsi, kolusi dan nepotisme dan membentuk oligarki secara masif.

Godaan kenikmatan kekuasaan memang tidak main-main, mengambil contoh kejatuhan Presiden Guinea (Afrika Barat) Alpha Conde yang merasa diri populer, dengan modal popularitas yang tinggi Conde merubah konstitusi agar bisa maju untuk ketiga kali dan memenangkan masa jabatannya yang ketiga. Hal tersebut memicu protes keras oposisi dan masyarakat, memicu gerakan penggulingan pemerintahan oleh unit pasukan khusus Militer Guinea (5 september 2021), militer menahan presiden Alpha Conde, membubarkan pemerintah beserta institusi dan konstitusinya serta mengumumkan konstitusi tidak sah dan akan menulis ulang kembali Konstitusi Guinea secara bersama.

Apabila Presiden Jokowi dan MPR tetap memaksakan mengamandemen UUD 1945, pasal 7 tentang masa jabatan presiden, tidak mustahil dampaknya akan segera melebar kemana mana memicu perlawanan masyarakat dan masyarakat akan berbalik anti kepada pemerintahan Jokowi. Terjadi “social disobedience” kepada pemerintahan Jokowi yang sudah menjelma menjadi seperti pemerintahan era orde baru, pemerintahan otoriter yang ditumbangkan kekuatan sosial politik masyarakat pada tahun 1998. (*)