Logo Jumat, 30 Juli 2021
images

MAJALAHREFORMASI.com- Surat terbuka untuk Jokowi: Profesi Advocat sudah sepatutnya masuk kategori esensial.

Sehubungan pemberlakukan PPKM DARURAT sejak 03 Juli - 20 Juli 2021 dan Penetapan pembagian kategori bidang profesi, esensial - non esensial dan bidang profesi lainnya oleh Pemerintah Indonesia. Dalam penetapan pembagian kategori tersebut, Profesi Advokat masuk dalam kategori non esensial sehingga dalam menjalani tugas tanggung jawab profesi (sidang, pemenuhan panggilan kepolisian) mengalami kesulitan, hambatan dalam perjalanan menuju lokasi dikarenakan penyekatan yang dilakukan oleh Rekan Penegak Hukum Kepolisian, TNI dan Petugas lainnya. Tidak banyak Kami Profesi Advokat terjadi perdebatan hingga disuruh putar balik oleh Petugas dilapangan. Akibatnya semua menjadi tertunda pekerjaan kami sebagai Penegak hukum.

Perlu kita pahami bersama, Profesi Advokat sudah sepatutnya masuk kategori Esensial bukan Non-Esensial dikarenakan Profesi Advokat merupakan Penegak Hukum sejajar dengan Jaksa, Hakim dan Penegak Hukum lainnya sebagaimana telah diatur dan diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 15 dan bagian kata Menimbang huruf b dan c
UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menimbang:

A. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
B. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi
terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;

Juga sebagaimana yang dikatakan Dr. SUNARTO: ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS BERADA DIBAWAH PERLINDUNGAN HUKUM, UNDANG-UNDANG DAN KODE ETIK (kutipan).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satu upaya menjunjung tinggi kebebasan kekuasaan kehakiman dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar adalah diperlukannya eksistensi profesi advokat. Eksistensi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia diperlukan demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Demikian sekelumit sambutan yang disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH.,MH pada acara pembukaan Diskusi dan Silaturahmi Advokat Indonesia bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI pada Rabu, 11 Desember 2019 di Ruang Auditorium lantai 4 Gedung Komisi Yudisial Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Sunarto mengatakan oleh karena advokat merupakan profesi mulia dan terhormat (officium nobile), maka dalam menjalankan tugas selaku penegak hukum di pengadilan, advokat sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik.

Jadi kepada Bapak Joko Widodo dimohonkan adanya revisi dimana, Profesi Advokat (Officium Nobile) dimasukkan dalam Kategori sebagai Esensial sehingga Rekan kami Pihak Kepolisian dan TNI serta Pihak yang bertugas melakukan penyekatan dilapangan dapat mengijinkan Kami Profesi Advokat (Officium Nobile) jalan terus guna menjalankan Tugas Penegak Hukum (sidang, mediasi, dsb) agar Hak Hukum Pencari Keadilan terpenuhi, juga Tidak Mengalami Kerugian serta berjalan dengan baik.

Salam Officium Nobile,
Salam Penegak Hukum.


Kantor Hukum
ADVOCATE and LEGAL CONSULTANT
A H S & PARTNERS.