MAJALAHREFORMASI.com - Pengamat Hukum dan Politik, Reno Iskandarsyah, SH, MH menyebut pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah sebagai pertaruhan besar bagi kebijakan Presiden Prabowo, apakah akan berhasil atau tidak.

Namun, ia menilai kemungkinan kegagalan atau penyimpangan dalam kebijakan ini lebih besar dibandingkan peluang keberhasilannya.

Politikus Nasdem ini mengungkapkan bahwa ada tiga masalah utama dalam pendirian Danantara yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ini:

Pertama, kendala besar dalam Pendirian Super Holding BUMN. Salah satu aspek utama Danantara adalah pembentukan super holding yang akan mengikutsertakan seluruh BUMN dengan tujuan mencapai valuasi aset lebih dari Rp14.000 triliun.

Akan tetapi, Reno menilai bahwa konsep ini berisiko menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, baik dari aspek hukum, operasional, maupun keberlanjutannya.

Kedua, adanya dualisme kepentingan dan konflik peran dalam kepemimpinan Danantara. Menurutnya potensi konflik kepentingan dalam struktur kepemimpinan Danantara cukup besar. Penyebabnya, kata dia, adalah para pemimpin yang ditunjuk tidak hanya berperan sebagai operator tetapi juga sebagai regulator. Hal ini nantinya akan menimbulkan dualisme kepentingan yang besar, yang dapat menghambat eksekusi rencana investasi secara efektif.

Selain itu, Reno juga mengkritik Sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten cukup banyak, namun pemimpin yang ditunjuk selalu orang yang sama, tanpa adanya regenerasi atau diversifikasi dalam kepemimpinan.

"Sumber daya manusia kita banyak kenapa yang ditunjuk dia lagi dia lagi?" ujarnya.

Selanjutnya adalah, ketidakefektifan dan dugaan penggadaian aset BUMN
Indonesia sebenarnya sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang seharusnya dapat dimaksimalkan sebagai kendaraan investasi nasional.

Alih-alih memperkuat INA, pemerintah justru membentuk entitas baru seperti Danantara, yang menurut Reno justru berpotensi mengarah pada upaya menjual atau menggadaikan aset BUMN dengan cara mengonsolidasikannya di bawah Danantara.

Ia menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakefektifan strategi ekonomi pemerintahan Prabowo. Dengan adanya Danantara, justru semakin memperjelas bahwa kebijakan yang diambil tidak berpihak pada rakyat.

"Saya kira Danantara makin membuktikan ketidakberpihakan Pemerintah kepada Rakyat, karna bukan kebijakan yang Pro Rakyat," tegas Reno.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2) lalu. Badan ini diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Prabowo juga menegaskan bahwa lembaga ini bukan sekadar badan pengelola investasi, tetapi juga instrumen pembangunan nasional untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan kekayaan serta sumber daya alam Indonesia. Ia juga menekankan bahwa Danantara akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. (David)