Logo Jumat, 30 Juli 2021
images

MAJALAHREFORMASI.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI), mengadakan rapat membahas implementasi SDI sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Selasa (6/7).

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah terintegrasinya suatu sistem untuk penentuan kebijakan pemerintah termasuk penganggaran bansos Covid-19," kata Suharso Monoarfa dalam jumpa pers yang diadakan secara virtual, (7/7) Selasa.

Berikut kesimpulan menyeluruhnya, yakni: pembentukan Task Force yang terdiri dari anggota Dewan Pengarah/Pokja untuk berdiskusi di level teknis dan diputuskan melalui Rapat Dewan Pengarah, selanjutnya dengan memperhatikan standar data disetiap macam bantuan pemerintah dan integrasinya.

Kedua, pengelolaan DTKS perlu di established kembali dengan skema Kementerian Sosial bertindak sebagai eksekutor, akan tetapi proses updating datanya perlu di diskusikan kembali dalam Satu Data Indonesia.

Ketiga, diperlukan diskusi bersama antara Menteri PPN, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk mengkonsolidasikan integrasi keuangan Pusat dan Daerah.

Keempat, arsitektur SPLP Nasional dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber data antar Kementerian/Lembaga/Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan Kolaborasi dengan BSSN penting untuk memastikan keamanan data pada SPLP. (David)