JAKARTA, MAJALAHREFORMASI.com- Rencana pemerintah untuk pembukaan lahan perkebunan singkong yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan di empat desa di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan luas 2.000 hektar gagal. 

Penyebabnya karena lahan tersebut selama ini sudah digarap oleh masyarakat 4 desa di wilayah tersebut, dan terdapat beberapa rumah warga yang bahkan sudah bersertifikat.

Menyikapi adanya aspirasi masyarakat serta menghindari kesalahpahaman yang merugikan masyarakat serta agenda pemerintah, Teras Narang selaku Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah mendorong agar semua pihak dapat meningkatkan komunikasi dengan lebih baik.

Dalam diskusi webinar yang digelar oleh Forum Pemuda Kalteng pada Jumat (28/5/2021) lalu, ia telah menyampaikan latar belakang terkait aspirasi masyarakat dari Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas mengenai lumbung pangan. Teras dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi para Kepala Desa dari Kecamatan Sepang serta paparan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang komprehensif. Terlebih itikad baik dari Kemenhan yang bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Menurut saya, sudah selayaknya agar apa yang jadi keinginan 4 kepala desa yang merupakan representasi masyarakat 4 desa ditindaklanjuti. Saya juga akan menindaklanjuti ke KemenLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk merevisi berkenaan dengan pembebasan lahan 2000 ha dan agar memperhatikan kepentingan masyarakat tersebut. Itu adalah keinginan saya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat," kata mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005 – 2015 ini.

"Sikap saya terkait permintaan penghentian pembebasan lahan masyarakat di area seluas 2000 ha di Kabupaten Gunung Mas, sama sekali tidak berarti penolakan program pemerintah. Terlebih dalam berbagai kesempatan Saya mendorong agar lumbung pangan di Kalteng ini berkelanjutan dan transparan, baik dari sisi ekonomi hingga ekologi, demi kepentingan masyarakat Kalteng," sambungnya.

Pun demikian, ia menyatakan pandangannya bahwa, masyarakat juga memiliki kepentingan untuk dapat hidup makmur dan sejahtera, tidak menjadi penonton dan minoritas baru di daerahnya. Masyarakat juga memiliki keinginan untuk menyukseskan keinginan Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian serta Kementerian Pertahanan.

Teras mendorong agar komunikasi dapat lebih efektif dibangun dengan masyarakat. Ini menurutnya kunci komunikasi yang baik dari hati ke hati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengganggu kehidupan masyarakat maupun kepentingan pertahanan nasional.

Brigjend TNI Marrahmat selaku Kepala Pusat Logistik Cadangan Strategis Kemenhan dalam kesempatan yang sama mengakui ada persoalan administratif dalam penentuan lokasi terhadap area 2000 ha yang sebelumnya telah diserahkan untuk dikelola Kemenhan. Dijabarkan pula bagaimana awal mula penetapan lokasi yang kemudian baru diketahui terdapat kegiatan masyarakat di sana.

Atas perkembangan tersebut, menurutnya pihaknya terus berkoordinasi dan akhirnya melanjutkan pengelolaan di wilayah seluas 31 ribu ha yang direkomendasikan kembali dari pemerintah daerah bersama kementerian terkait. Sementara untuk lahan 2000 ha, pihaknya mengaku kegiatan telah dihentikan hingga ada solusi bersama.

Brigjend TNI Marrahmat juga memaparkan latar belakang kehadiran program food estate untuk komoditas Singkong yang merupakan upaya meningkatkan cadangan pangan nasional. Terkait dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, ia menuturkan bahwa pangan adalah sangat vital selain kesiapan senjata atau alutsista, medis dan energi. Semua ini disebut bagian dari logistik strategis. Sehingga melalui agenda lumbung pangan, ke depan diharapkan di seluruh Indonesia akan ada luasan hingga 1 juta ha area perkebunan Singkong, sehingga target cadangan pangan nasional hingga 120 hari dapat tercapai.

"Saya mengapresiasi dialog ini yang mencerahkan semua pihak. Apresiasi juga pada para Kepala Desa dari Desa Tampelas, Desa Tewai Baru, Desa Sepang Kota dan Desa Pematang Limau serta seluruh pihak yang peduli pada kepentingan masyarakat. Harapan saya akan ada tindaklanjut lebih konkret pasca dialog ini. Saya pun akan turut menindaklanjuti agar penetapan kawasan 2000 ha ini dapat direvisi," tandasnya. (DAVID)