Logo Jumat, 30 Juli 2021
images

MAJALAHREFORMASI.com- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Majelis Rakyat Papua (MRP) melawan Presiden Republik Indonesia (21/07).

Sidang ini dipimpin oleh Prof. Aswanto dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Principal (Timotius Murib, dan tim). Sedangkan Termohon (Presiden RI) diwakili oleh Menteri Polhukam, Prof. Mahfud. M.D, Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnivian dan Wakil Menteri Hukum dan Ham, Prof. Edward O.S., Hiariej.

Saor Siagian, SH ketua tim hukum dan advokasi menuturkan dalam jumpa pers yang dilakukan secara daring bahwa latar belakang penarikan ini karena telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU ini sendiri telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021 lalu dan kemudian telah diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Namun dia menilai Tim Pansus/Panja Otsus Papua di DPR RI saat pembahasan RUU ini, rakyat Provinsi Papua (OAP) sama sekali tidak dilibatkan/didengarkan aspirasinya dalam proses pembahasan perubahan kedua UU Otsus.

Padahal MRP dan MRPB sebagai lembaga negara (Desentralisasi Asimetris) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara konstitusional diakui keberadaannya dalam Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Oleh sebab itu, Tim kuasa hukum berpendapat, pembahasan dan pengesahan Perubahan Kedua UU Otsus Provinsi Papua yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah) sebagai perbuatan abuse of power serta tidak memenuhi syarat formil (cacat prosedur).

DR Stevanus Roy Jening, SH salah satu tim kuasa hukum mengatakan akan ada upaya hukum kedepan. Namun mereka akan melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan MRP dan MRPB. (DAVID)