MAKASSAR, MAJALAHREFORMASI.com

Akhir-akhir ini, kita sering mendengarkan pernyataan sikap mosi tidak percaya terhadap anggota parlemen dan pemerintah yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa dan buruh disela-sela aksi unjuk rasa dalam rangka menolak dan membatalkan UU Cipta Lapangan Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang karena dinilai merugikan kepentingan rakyat banyak.

Pernyataan sikap mosi tidak percaya kepada anggota parlemen dan pemerintah karena disahkannya RUU Cipta kerja tersebut menjadi UU. Walaupun ditengah badai aksi demonstrasi dari Mahasiswa, buruh dan kelompok-kelompok agamis lainnya anggota Parlemen dan Pemerintah tetap bersikukuh untuk menyetujui pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut mereka UU Cipta Kerja ini dibuat justru untuk kepentingan rakyat karena akan membuat peluang dan kesempatan kerja yang besar oleh kemudahan ijin berinvestasi bagi PMA dan PMDN dan kemudahan berusaha bagai UMKN .

Terlepas dari pro kontra pengesahan RUU menjadi UU cipta kerja dari sudut pandang masing-masing pihak, mosi tidak percaya tersebut diperparah lagi dengan stigma negatif yang berkembang di masyarakat termasuk mahasiswa, buruh dan kelompok agamis yang menganggap bahwa anggota parlemen dan pejabat pemerintahan terdiri dari orang-orang yang tidak berkualitas yang tidak becus dalam mengurus rakyatnya, bertindak arogan, lebih mementingkan kelompok tertentu.

Jika dikaitkan dengan sistem politik yang dibangun berdasarkan mekanisme pemilihan Umum dan kepartaian, maka mosi tidak percaya tersebut sesungguhnya bermula pada rakyat sendiri yang salah memilih para wakil dan Pejabat Pemerintahan mulai dari tingkat daerah kabupaten/ kota, Provinsi dan pusat.Rakyat sendirilah yang memilihnya meskipun pada akhirnya mereka menjadi kecewa karena ternyata pilihan mereka tersebut akhirnya melupakan segala janji manisnya setelah menjadi anggota parlemen atau duduk sebagai Bupati/Walikota, Gubernur atau Presiden.

Agar mosi tidak percaya tersebut tidak selalu berulang maka beberapa hal penting yang harus diperbaiki agar dapat menghasilkan anggota parlemen dan pejabat pemerintah yang lebih berkualitas.yang bekerja terutama untuk kepentingan rakyat yaitu :

1. Sikap dan Karakter rakyat dalam memilih.
Hal ini menjadi sangat penting, karena pilihan mereka akan menentukan nasib bangsa 5 tahun kedepan. Oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi rakyat untuk mengenal dengan sebaik-baiknya mana calon pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan yang mau bekerja untuk rakyat dan yang hanya memberi janji-janji manis yang tidak akan memperjuangkan nasib rakyatnya. Selidikilah rekam jejak mereka dengan seksama, jangan mudah terprovokasi oleh para relawan atau tim pemenangan calon apalagi dengan iming-iming uang, proyek atau jabatan tertentu. Suara anda akan sangat berarti dalam menentukan nasib bangsa kedepan.

2. Tanggung jawab moral partai.
Tanggung jawab moral partai sangat berhubungan dengan kehadiran pemimpin yang berkualitas. Partai dalam mengusung para calon wakil rakyat atau pejabat pemerintahan tidak asal-asalan, tetapi mereka yang mereka usung dan merekomendasikan orang-orang pilihan dan yang terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa. Jangan mengusulkan mereka hanya sekedar karena memiliki kemampuan dana yang besar yang dapat berkontribusi terhadap partai Tanggung jawab moral partai adalah salah satu kunci dalam menghasilkan pemimpin berkualitas.

3. Peran Media.
Media memegang peranan yang sangat penting dalam pemenangan baik sebagai anggota parlemen maupun sebagai pejabat pemerintahan. Kemampuan media dalam meningkatkan elektabilitas seorang calon sangatlah besar. Itulah sebabnya mengapa para calon berusaha mengusai media dan menjadikan media sebagai corong dalam mewartakan segala aktifitas calon dalam melakukan pencitraan agar mampu merubah opini publik untuk menjadi pemilih bagi calon-calon tertentu. Para politisi dan pejabat pemerintahan sangat meyakini bahwa barang siapa yang mengusai media, maka merekalah yang akan keluar sebagai pemenang.

Sehubungan dengan peran media dalam menghasilkan pemimpin berkualitas , maka diperlukan karakter dan integritas dari para awak media untuk memberi dukungan bagi terpilihnya orang-orang baik yang mau menjadi pemimpin bangsa. Dibutuhkan pemberitaan yang sejuk dan berimbang terhadap setiap calon-calon pemimpin khususnya terhadap mereka-mereka yang memiliki rekam jejak dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat sehingga rakyat dapat menentukan pilihannya dengan tepat.

Media seyogyanya tidak dijadikan sebagai alat untuk mendukung kepentingan salah satu pihak dan mendiskreditkan pihak lainnya. Meskipun ini tidak mudah, namun dengan karakter dan integritas yang tinggi dari para awak media dalam memberikan informasi publik yang benar, maka rakyat tidak akan salah pilih siapa pemimpin mereka yang sejatinya.

4. Peran Mahasiswa sebagai Agent of Changes
Mahasiswa sebagai agent of changes sangat penting dalam menghadirkan pemimpin yang berkualitas karena mereka adalah kelompok masyarakat yang terpelajar dan memiliki idealisme yang tinggi sehingga tidak mudah dipengaruhi dalam menentukan pilihannya. Mahasiswa dan pemuda merupakan bagian dari wajib pilih dalam jumlah sangat besar, sehingga jika mereka dapat memilih pemimpin yang tepat dengan sendirinya akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat.

Selain itu dengan kemampuan intelektual dan logika berfikir yang baik, mahasiswa dapat memainkan perannya untuk mempengaruhi kelompok pemilih lainnya setidaknya dalam lingkup keluarga agar memberi dukungan pilihan pada calon yang benar-benar diyakininya dapat mengubah nasib bangsa ini.

Jika keempat hal tersebut dapat diperbaiki dalam kontestasi politik dan kekuasaan maka akan memberikan kontribusi besar terhadap hadirnya anggota parlemen dan pejabat Pemerintahan yang berkualitas.

Mari kita rubah paradigma kita dalam memilih pemimpin yaitu dengan mengenali dengan tepat mana pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat dan mana yang hanya akan memberi janji-janji manis saja.

Jangan sampai salah pilih,,

Penulis adalah: Dr. dr. Ampera Matippanna, S.Ked..MH.
Doktor Ilmu Hukum Alumnus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia ( UMI )Makassar .
Bekerja sebagai dokter fungsional pada Badan Pengembangan SDM Prov. Sulawesi selatan