Logo Senin, 26 Oktober 2020
images

Fredrik J Pinakunary

JAKARTA, MAJALAHREFORMASI.com- Peristiwa intoleransi dan kekerasan berlatar belakang isu agama kembali terjadi di negeri ini. Bahkan dalam release yang dikeluarkan oleh SETARA Institute sepanjang bulan September lalu saja ada tercatat empat peristiwa yang menonjol yang menyita publik.

Menanggapi hal ini, pratisi hukum, Fredrik J Pinakunary menilai, kondisi ini sebetulnya merefleksikan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak sipil dan politik seseorang atau sekelompok orang untuk memilih atau memeluk agama atau kepercayaan yang diyakini. 

"Padahal perbedaan dalam sebuah bangsa, baik dalam hal suku, agama, kepercayaan, ras dan antar golongan adalah sebuah keniscayaan," imbuhnya.

Founding fathers bangsa telah menetapkan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua-red) menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. 

Menurut pengacara yang kerap mendampingi atau mewakili perusahaan-perusahaan berskala nasional dan internasional dalam masalah litigasi yang kompleks tersebut, pemahaman akan nilai-nilai keberagaman perlu disemai dan ditanamkan lebih dalam lagi di benak masyarakat luas.

Agar terjadi pengakuan (acknowledgment) dan penghargaan (respect) dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang berbeda, baik dalam hal suku, agama dan kepercayaan, ras dan antar golongan. 

"Persoalan terbesar yang perlu dipikirkan atau didiskusikan kembali adalah masalah cara berpikir (mind set) yang kemudian membentuk pendirian (stand) seseorang atau sekelompok orang," kata Fredrik saat diwawancarai, Rabu (30/09).

"Jika seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus diajarkan hingga percaya dan memiliki pendirian bahwa orang-orang di luar agama atau kepercayaan mereka adalah sesat dan karena itu wajar untuk ditindas, maka mereka pun akan berpikir bahwa adalah wajar jika tindakan intoleran dilakukan terhadap orang yang dianggap sesat," ujarnya.

Fredrik menilai setiap komponen bangsa bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan ini, namun ia mengkritisi tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, lebih khusus lagi mereka yang berdiri di mimbar-mimbar ibadah atau kebaktian memiliki peran sentral dan strategis dalam pembentukan cara berpikir (mind set) dan pendirian (stand) umat yang mereka layani secara spiritual. 

Ajaran, nasihat atau khotbah-khotbah yang memberi prioritas kepada nilai-nilai kasih, damai dan saling menghormati harus terus dibagikan agar umat jangan mencontoh perilaku dan kebiasaan-kebiasaan pelaku tindakan intoleran, tetapi biarlah Tuhan mengubah setiap umat menjadi orang atau pribadi yang baru dengan merubah cara berpikir mereka (reneweing their mind). 

Disisi lain menurutnya, peran orang tua di rumah dan guru di sekolah juga teramat penting dalam mendidik dan menjadikan pribadi-pribadi yang mengakui (acknowledge) dan menghargai (respect) orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda, baik dalam hal suku, agama dan kepercayaan, ras dan antar golongan.

Berkaca dari peristiwa ini maka kualitas penegakkan hukum memang masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam penanganan tindakan-tindakan intoleran.

Ketua umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) ini mengungkapkan bahwa sanksi yang lebih tegas dan lebih berat perlu dilakukan dengan harapan dapat menimbulkan efek jera kepada mereka yang telah melakukan tindakan intoleran.

Dan juga, untuk memberikan semacam “alarm” bagi orang-orang yang masih berpikir bahwa tindakan intoleran adalah sesuatu yang wajar. 

Namun demikian, imbuhnya, cara berpikir (mind set) dan pendirian (stand) adalah hal-hal yang lebih perlu diprioritaskan dibandingkan penegakkan hukum karena seberat apapun hukuman yang dijatuhkan jika (mind set) dan pendirian (stand) membenarkan atau menjustifikasi (justify) tindakan intoleran, maka mereka akan tetap melakukannya.

"Contoh mengenai hal ini dapat kita lihat dari para pelaku teror (teroris) yang begitu yakin bahwa tindakan yang dilakukannya adalah benar, walaupun sebentar lagi mereka akan dihukum mati," tegasnya.

Fredrik menyebut jika hal ini dibiarkan atau tidak ditangani secara bijak maka kasus-kasus intoleran akan semakin banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Terlebih dari itu, varian dari kasus-kasus intoleran akan semakin berkembang seiring atau seturut dengan kehendak dari para pelaku tindakan intoleran.

Ketika ditanya solusi agar peristiwa intoleransi tidak terjadi lagi, Fredrik mengatakan  perlu meluruskan kembali cara berpikir (mind set) dan pendirian (stand) masyarakat Indonesia menjadi benar. 

Oleh karena itu, menurut dia tokoh agama, orang tua dan guru memegang peran sentral dalam hal ini. 

"Pengajaran dan nasihat yang memberi prioritas kepada nilai-nilai kasih, damai dan saling menghormati harus terus dibagikan agar setiap orang jangan mencontoh perilaku dan kebiasaan-kebiasaan pelaku tindakan intoleran," tuturnya.

Selain itu, Fredrik kembali menegaskan tindakan dan sanksi hukum perlu diterapkan secara tegas untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan menjadi semacam “alarm” bagi calon pelaku lainnya.

Serta, agar semua korban tindakan intoleran dan seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan kehadiran atau perlindungan negara karena secara hukum mereka adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan setiap masyarakat Indonesia. (DAVID)