Logo Minggu, 2 Oktober 2022
images

MAJALAHREFORMASI.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara resmi telah mengubah sebanyak 22 nama jalan di Jakarta dengan nama tokoh Betawi. Kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya praktisi hukum, Kamaruddin Simanjuntak.

Kamaruddin justru mempertanyakan urgensi atau faktor kedaruratan dari pergantian nama jalan tersebut. "Apa sih urgensinya, apakah yang lama kurang asyik? Tegas dia.

Ketum Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS) ini menegaskan yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kesehjateraan bukan sekedar ganti nama jalan, walaupun dalam Surat Keputusan Gubernur no 28/1999 tentang pedoman penetapan nama jalan, tanah dan bangunan umum di DKI Jakarta, Anies punya kewenangan. 

Namun dengan tegas Kamaruddin mengungkapkan kebijakan Anies tersebut justru menambah beban baru bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang nama jalannya diganti.

Kebijakan itu, ujar dia, berimplikasi atau berakibat hukum warga harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu untuk mengubah alamat pada dokumen penting seperti KTP, KK, SIM, Sertifikat, dan Akta jual beli lainnya.

"Siapa yang mau menanggung biaya itu, apalagi masyarakat masih merasakan dampak dari pandemi? Tanya dia.

Hidup sehari-hari saja sulit karena dampak pandemi, banyak pengusaha yang bisnisnya masih menurun belum pulih bahkan yang terkena PHK kemarin belum semuanya sudah mendapat pekerjaan. Mereka sekarang harus memikirkan kebijakan yang seperti ini.

"Keputusan ini menurut saya kurang pas karena rakyat masih mengalami masa sukar," tegasnya.

Kamaruddin justru menduga ada alasan politis dibalik kebijakan ini, yaitu: untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

"Saya melihat tujuan pak Anies mengganti nama jalan ini hanya untuk merangkul masyarakat Betawi di 2024," beber dia.

Bukan rahasia umum lagi, imbuh dia, bahwa pejabat publik terkadang mengeluarkan keputusan yang bersifat politis apalagi tahun politik 2024, sudah semakin dekat. (David)