Logo Sabtu, 18 September 2021
images

MAJALAHREFORMASI.com - Praktisi hukum dan pengamat sosial dan politik Kamaruddin Simanjuntak menilai bahwa Hak interpelasi  oleh dua fraksi di DPRD Jakarta yakni PSI dan PDIP  adalah mengada-ada dan sebatas pencitraan agar terkesan bekerja terhadap rakyat Jakarta. Ia mengungkapkan alasannya karena anggota DPR ini sebenarnya mempunyai tiga hak, meliputi: fungsi anggaran, kedua legislasi, ketiga pengawasan.

Namun anehnya, menurut dia, ketika Anies memerintahkan staffnya menebang pohon di Monas, anggota DPRD Jakarta tidak mengajukan hak interpelasi sama sekali padahal ini sangat vital karena merupakan hutan kota atau paru-paru Jakarta.

Kedua, transfer uang sejumlah 1 trilyun diduga dilakukan tahun 2019, seharusnya anggota DPRD Jakarta melukakan fungsi anggaran nya saat itu.

Kemudian saat terjadi penebangan kayu dan transfer dalam jumlah besar untuk event formula e seharusnya mereka juga menjalankan fungsi anggaran.

"Dengan mereka diam berarti setuju karena kita tempatkan mereka disitu sebagai wakil kita," ujar dia

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa menurut UU dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya terkait pelaksaan pengawasan maka DPRD mereka memiliki kewenangan untuk melakukan tiga hak.

Pertama Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam hal ini gubernur Jakarta dalam hal ini mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

Jika hak interpelasi ini sukses maka menjadi pintu masuk kepada hak-hak lainnya seperti hak angket.

Pengertian hak angket disini adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah termasuk Perda-perda.

Kemudian hak menyatakan pendapat dari DPRD Jakarta meliputi kejadian luar biasa yang terjadi di DKI Jakarta.

Sekali lagi, ujar dia, saat event formula e di ketok palu dan juga ketika pohon di Monas di tebang kenapa DPRD Jakarta tidak bersuara. "Kenapa baru sekarang di angkat, seandainya BPK menemukan penyimpangan, kenapa tidak melaporkan ke Bareskim Polri, Kejaksaan Agung atau KPK? jelas dia.

"Kenapa di bawa kepada rakyat, sehingga rakyat terbebani memikirkan, lalu fungsi mereka sebagai apa, kan mereka wakil kita, kok ributnya kepada rakyat," sambungnya.

Pandemi ini melanda seluruh dunia bukan hanya Jakarta, anggaran pemerintah pusat juga banyak yang di alihkan dari tujuan semula, misalnya dialihkan menjadi belanja vaksin covid-19. Seiring dengan itu juga banyak proyek yang ditunda, namun yang menjadi pertanyaan menurut Kamaruddin, kenapa kepada pemerintah pusat tidak dilakukan hak interpelasi juga? padahal banyak penundaan anggaran.

"Sangat jelas saya kira ini adalah perbuatan tidak baik, tetapi ingat ya kalau Anies Baswedan menyalahgunakan jabatan, wewanang, korupsi, menggelapkan uang rakyat saya lah terdepan untuk memenjarakan dia," bebernya.

"Tetapi kalau tidak ada, di buat ada itu jahat, kriminalisasi," lanjut dia lagi.

Salah Satu Calon

Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh atau kandidat yang bakal calon Presiden 2024. Ia menuding bahwa hak interpelasi ini adalah upaya pencemaran nama baik di mata pemilihnya jika konstituennya tidak jeli, atau Character building assassination (pembunuhan karakter/red).

"Marilah berpolitik jujur dan terhormat," tegasnya.

Yang perlu dilakukan DPRD saat ini karena sudah terlanjur event Formula e di setujui adalah pengawasan sejauh mana dana yang telah di setor bisa kembali karena itu bukan kesalahan siapapun termasuk panitia. Jadi sangat mengherankan menurut dia, peristiwa ini baru diangkat sekarang.

Kamaruddin yakin jika Gubernur DKI Jakarta mengetahui akan terjadi pendemi covid-19, dia pastinya tidak akan merancang atau menyetujui event formula e tersebut.

"Saya salah satu orang yang sangat menderita akibat kebijakan pemerintah pusat, naik pesawat tidak bisa, bepergian dilarang, makan juga hanya boleh dibungkus, saya juga dirugikan."

"Namun saya menyadari ini tidak terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi global sehingga ada kebijakan pemerintah pusat tidak terlaksana karena pandemi, tetapi anehnya di Jakarta mereka hanya melihat project tertunda Anies."

Ia mengatakan kalau mau jujur, seharusnya hak ini di gulirkan juga di setiap 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, karena disana ada proyek yang ditunda.

"Buat dong di 34 provinsi hak interpelasi, termasuk di pusat, DPR ajukan juga lah interpelasi kepada Jokowi kenapa proyek-proyek ditunda, kenapa uang di alihkan belanja vaksin," kata dia.

"Jangan hanya di tujukan kepada Anies Baswedan, toh proyek yang tertunda itu ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota," imbuh dia.

Tidak berhenti disitu, Kamaruddin mempertanyakan saat mentri ditangkap karena korupsi kenapa tidak mengangkat hak ini sehingga bisa ditanyakan kemana saja dananya mengalir, itulah fungsi interpelasi dan angket. "Ada tidak aliran dananya mengalir ke ketua, atasan dan mengalir ke sayap partai atau ada tidak pemotongan gaji sehingga mereka korupsi, disini lah perlunya hak interpelatasi."

Bukan hanya itu, sebelumnya ketua KPK Firli Bahuri mengatakan seandainya terbukti jika uang bansos dikorupsi maka akan di hukum mati namun kenyataannya berubah hanya dituntut sekian tahun. Seharusnya DPRD bisa mengajukan hak interpelasi kepada KPK karena penyataannya tersebut.

Selanjutnya dalam penghujung wawancaranya, Kamaruddin menegaskan Tri Risma pernah melontarkan pernyataan bahwa ada sekitar 26 juta data yang dipalsu untuk mengkorupsi dana bansos, itu juga tidak dilakukan hak interpelasi. "Kenapa sampai ada data 26 juta yang di palsukan itukan aneh sudah terstruktur, teroganisir dan masiv tetapi tidak ada interpelasi. Kenapa harus kepada Anies yang hanya 1 Trilyun padahal itukan jelas anggarannya dan eventnya termasuk pohon yang ditebang kenapa teriak sekarang," tandas nya. (David)