Logo Sabtu, 18 September 2021
images

MAJALAHREFORMASI.com - Para relawan dan pendukung Jokowi kembali menggelar diskusi virtual, Minggu (25/07) Siang.  Acara kali ini bertajuk "Relawan Percaya Jokowi Atasi Pandemi" para relawan dan pendukung Jokowi ini dalam diskusi tersebut kembali menyamakan persepsi, serta wujud dukungan mereka terhadap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Acara diskusi ini dihadiri oleh Gus Sholeh, Silfester Maihutu (Solmet), Henny Handayani (Garda Muda Nawacita), Utje Gustaf (Bara JP), Yanes Yoshua Frans, dan C Suhadi (Ninja).

Dalam kesempatan itu, Gus Sholeh mengatakan dalam situasi seperti ini seharusnya sesama anak bangsa mempunyai rasa empati bukan justru mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti menebar hoaks dan memberikan keresahan.

Ia mengajak semua relawan dan rakyat Indonesia bergerak di media sosial untuk mengimbangi gerakan yang membuat kegelisahan masyarakat agar tidak percaya Jokowi.

Gus mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak kepolisian selama ini dalam mengamankan setiap aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Ia justru juga menyatakan keheranannya disaat Jokowi diserang bertubu-tubi sperti di media sosial tetapi partai pendukung kurang maksimal membela berbeda para relawan yang berada di garis depan.

Kemudian Silfester Matutina Ketum Solmet mengingatkan kembali para relawan agar mendukung pemerintah Jokowi hingga tahun 2024. Dia juga membantah tudingan yang dialamatkan kepada para relawan bahwa mereka ingin mendapatkan jabatan dari pemerintah.

"Isu itu tidak benar, saya sudah mewanti-wanti bahwa kita tidak mengemis jabatan, makanya mulai dari awal pandemi kita sudah bekerja," bantah Silfester.

Silvester dengan tegas mengkritisi adanya gerakan simpatisan yang mendukung calon president lainnya padahal Pilpres masih lama.

Menurutnya hal itu tidak elok dilakukan mengingat masa jabatan president masih 3 tahun lagi. "Mereka tidak berpikir bagaimana perasaan Jokowi melihat ini, " ungkapnya.

Lebih baik membantu pemerintah dengan kerja nyata seperti yang dilakukan Solmet selama ini dengan membagi masker, vaksinasi dan program 1000 rupiah lebih bermanfaat.

Pada kesempatan yang sama Utje Gustaf menuturkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara ini saat ini adalah pandemi covid-19. Ia menyayangkan bahwa masih kurangnya kesadaran rakyat untuk melakukan vaksinasi. Sehingga Indonesia masih tinggi angka yang terinfeksi virus Covid-19 sementara di negara lain sudah menuju Herd immunity.

Selanjutnya Henny Handayani ketum Garda Muda Nawacita mengatakan agar pihak aparat keamanan dalam hal ini kepolisian  bersikap tegas untuk menangkap oknum yang sengaja menebar berita yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

"Kritik dan fitnah itu berbeda, kalau kritik pasti membangun dan melegakan. Saya percaya bahwa Jokowi mampu menangani pandemi ini dengan baik. Kiranya kita bisa melalui ini dengan happy ending," tukasnya.

Sementara itu menurut Yanes Yoshua Frans saat ini Indonesia harus bersatu menghadapi pandemi ini. Ia mencontohkan negara Selendia Baru, mereka bersatu untuk menghadapi wabah ini. "Saat ini kita perlu bersatu, setelah pandemi berakhir silahkan berbeda pendapat karena perbedaan itu adalah haketatnya demokrasi," imbau Yanes memberi Solusi.

C. Suhadi Ketum Ninja menilai apa yang dilakukan pemerintah saat ini atas perintah undang-undang seperti lockdown dan PPKM yang sifatnya pembatasan. Suhadi mengakui ada anggapan yang mengatakan PPKM ini sangat menyusahkan masyarakat padahal dalam hal ini justru presiden sedang melakukan amanat dari UUD 45, pasal 28 bahwa kesehatan masyarakat adalah utama.

Turunannya, lanjut dia, adalah di UU No 6/2018 pemerintah pusat dan daerah berhak untuk melakukan upaya penyelamatan seperti lockdown dan PPKM yang sifatnya pembatasan.

Untuk pelaksanaan di daerah, Presiden juga telah membuat PP No 21/2020 tentang aturan pelaksanana karantina. Berangkat dari situ setiap daerah membuat Perda masing-masing karena karantina bagi wilayah belum tentu sama, seperti PPKM Jawa dan Bali.

"Jadi jelas ya kalau seandainya kegiatan kesehatan masyarakat itu dibiarkan pemerintah pusat dan daerah di tengah pandemi, justru malah melanggar konstitusi," ungkapnya dengan tegas. (David)