Logo Sabtu, 18 September 2021
images

Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI) Fredrik J. Pinakunary, S.H., S.E

MAJALAHREFORMASI.com - Praktisi hukum dan Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI) Fredrik J. Pinakunary, S.H., S.E memberi tanggapan atas banyaknya korban dari pinjol ilegal bahkan ada yang sampai bunuh diri.

Fredrik menyatakan keprihatinan nya melihat peristiwa ini. "Saya meminta agar masyarakat dapat lebih cermat untuk melakukan pinjaman, jangan mudah terpengaruh dengan pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan syarat dalam meminjam uang," imbuh Fredrik saat di temui di kantornya di bilangan SCBD, Sudirman, Jakarta, Senin (13/9) sore.

Ia menyarankan agar masyarakat yang membutuhkan dana lebih baik melakukan pinjaman uang kepada bank-bank konvensional atau melakukan riset terlebih dahulu terhadap apakah pinjol yang diinginkan sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Meskipun syarat untuk meminjam uang di bank konvensional atau di pinjol legal tidak semudah di pinjol ilegal, tapi mereka akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan hal semena-mena terhadap nasabahnya.

Lantas bagaimana jika masyarakat sudah terlanjur meminjam uang di pinjol ilegal? Menurut pengacara yang kerap mendampingi atau mewakili perusahaan-perusahaan berskala nasional dan internasional dalam masalah litigasi yang kompleks tersebut, adalah:
1. Segera lunasi
2. Laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian
3. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain.
4. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.

Selanjutnya apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika baik teror, intimidasi, pelecehan, maka :
• Blokir semua nomor kontak yang mengirim teror.
• Beritahu kepada seluruh kontak di telepon genggam bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online ilegal agar diabaikan.
• Segera lapor kepada polisi.
• Lampirkan laporan Polisi ke kontak penagih yang masih muncul.

Perbedaan Pinjol Ilegal dan Legal

Fredrik mengatakan masyarakat harus mengerti perbedaan fintech lending atau pinjaman online (pinjol) legal dengan pinjaman online ilegal. Hal tersebut agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Ia mengungkapkan, pinjol legal umumnya terdaftar/berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dalam operasionalnya memperhatikan keamanan konsumen. Sementara pinjol ilegal bergerak bebas tanpa pengawasan dari regulator sehingga mereka membuat aturan yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Kemudian bagi Pinjol legal yang sudah terdaftar/berizin atau diawasi OJK pasti mematuhi peraturan yang telah dibuat, termasuk mengenai bunga atau bagi hasil. Adapun, bunga yang telah ditetapkan oleh OJK adalah tidak boleh melampaui 0.8% per hari dan penagihan yang diberi jangka 90 hari maksimal (lebih dari itu, maka penagihan akan dilanjutkan oleh pihak ke-3).

Sementara pinjol ilegal membebankan bunga dan waktu tempo yang bebas. Saat ditawarkan, mereka akan menyatakan jatuh tempo satu bulan namun dalam satu atau dua minggu mereka mulai menagih dengan cara kurang sopan dan bersifat mengancam.

Para pengurus nya juga berbeda pada platform pinjol legal di isi orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya. Mereka juga telah lulus uji fit dan proper test yang diselenggarakan OJK.

Sementara untuk pinjol ilegal umumnya dikelola oleh orang yang kurang atau tidak berpengalaman dan kompeten dibidangnya.

Perbedaan menyolok lainnya adalah bahwa agen penagih dari pinjol legal adalah orang-orang yang bersertifikasi sehingga dapat mengantisipasi atas pelanggaran dalam proses penagihan.
"Di pinjol ilegal dan yang sering kita temui, agen penagih tidak memiliki sertifikasi," jelas nya.

Selain itu, mereka kerap menagih dengan kekerasan verbal atau fisik, menyebarkan data pribadi, hingga mempermalukan peminjam.

Seluruh pinjol legal, lanjut dia, telah terdaftar/berizin dan diawasi OJK pasti tergabung dan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesi (AFPI). Sementara pinjol ilegal tidak masuk ke dalam daftar AFPI dan OJK.

Pasal yang dilanggar terkait pinjol ilegal

Fredrik menyebut pinjol sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 TAHUN 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perusahaan pinjol dalam peraturan ini diartikan sebagai Penyelenggara yang mana Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian dari penyelenggara yakni:

“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 TAHUN 2016 menjelaskan bahwa penyelenggara dalam menjalankan usahanya wajib untuk mengajukan perizinan dari OJK. Artinya, pinjol ilegal yang melakukan usahanya tanpa mendapatkan izin dari OJK telah melanggar Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 TAHUN 2016.

Lebih lanjut lagi, bagi pinjol ilegal yang melakukan pelanggaran berupa penyeberan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tidak berhenti disitu konstitusi juga mengatur tentang pengancaman yang dilakukan pinjol ilegal terhadap nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.

laporan atau pengaduan kasus pinjol ilegal bisa melalui website https://patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau juga bisa mengirimkan pengaduan ke  waspadainvestasi@ojk.go.id.  (David)