Logo Jumat, 30 Juli 2021
images

Dr Stefanus Roy Rening saat ditemui majalahreformasi.com (12/07) Senin

MAJALAHREFORMASI.com - Sudah 20 tahun pemberlakuan otonomi khusus (Otsus) di Papua tetapi konflik di negeri Cendrawasih itu seakan tidak kunjung selesai. Publik tentu bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi?

Menurut pengamat politik dan praktisi hukum Dr Stefanus Roy Rening atau yang akrab disapa Roy ini mengatakan sebelum melangkah jauh kesana ada baiknya melihat sejarah berdirinya otsus itu sendiri. Otsus adalah pemberian Pemerintah pusat kepada Papua sehubungan dengan adanya gerakan untuk meminta kemerdekaaan tahun 2000, presidennya kala itu adalah BJ Habibie.

Dr Stefanus Roy Rening didampingi Gabriel Goa, Direktur dari pelayanan Advokasi, Padma Indonesia 

"Responnya pak Presiden saat itu cukup bijaksana tidak langsung menolak tetapi mendorong untuk dipikir ulang," kata Roy didampingi Gabriel Goa, direktur dari pelayanan Advokasi, Padma Indonesia saat ditemui di kantornya, Building 88, Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (12/07) sore.

Setelah melalui proses dan dinamika yang terjadi, lanjut dia, maka pada sidang umum MPR tahun 2000 lahirlah Tap MPR No IV/2000, agendanya merekomendasi agar Papua/ Irian Jaya dan Aceh diberikan otonomi itulah sejarahnya.

"Terjadi gejolak politik nasional saat itu dibarengi dengan reformasi sehingga ada konsensus politik di MPR untuk membicarakan nasib dua daerah, yaitu: Aceh dan Papua."

Lebih lanjut, lewat pembahasan RUU kemudian lahirlah UU otonomi khusus no 21/2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, saat itu masih satu provinsi belum dua.

Namun dalam perjalanannya mengalami banyak kendala dan sangat berbeda dengan UU otonomi khusus Aceh yang berjalan dengan lancar, karena memang semua kewenangan yang ada dalam UU Otsus mereka dikabulkan oleh pemerintah pusat.  Misalnya saja, membentuk peradilan, mendirikan partai lokal, dan terbentuknya komisi rekonsiliasi.

Sementara untuk  daerah Papua dari 24 kewenangan yang diberikan secara khusus hanya 4 yang dilaksanakan selebihnya tidak. Diantaranya: Gubernur dan wakil adalah orang Papua asli, pembentukan lembaga MRP, dana Otsus serta terakhir pengangkatan satu seperempat anggota DPRD provinsi dari anggota masyarakat adat.

Kewenangan yang lain tidak berjalan, contoh: Partai lokal, sampai hari ini tidak ada padahal UU-nya sudah dijelaskan bahwa mereka diperkenankan mendirikan partai lokal tetapi infrastrukturnya tidak diberikan, sehingga mustahil.

Masalah selanjutnya, menurut Roy, adalah tidak selesainya pengungkapan kasus HAM di tanah Papua. "Padahal ini penting bagi masyarakat disana mengungkapkan kembali peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu," kata dia.

Dia juga mengutarakan, persoalan berikutnya adalah dalam hal kewenangan yang sejatinya dalam setiap perubahan dan revisi UU Otsus harus dilakukan oleh rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). "Ini yang kami gugat di MK beberapa saat lalu karena MRP merupakan reprensentasi dari Otsus yang mewakili penyatuan tiga unsur, yaitu: unsur masyarakat hukum adat, unsur perwakilan perempuan dan agama," ucap dia.

Dalam tuntutan MRP juga sudah jelas untuk merevisi seluruh UU No 21 tahun 2001 tetapi kenyataannya terjadi perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat yang hanya memasukkan dua usulan perubahan ke DPR RI. Termasuk tentang besaran anggaran dan pemekaran wilayah.

Ini bukan kebutuhan di Papua saat ini, kewenangan yang diberikan UU itu harus dimaksimalkan dahulu termasuk peradilan HAM, partai lokal dan tuntutan mereka agar anak Papua diperhatikan secara baik, seperti kesempatan mendapat pekerjaan yang layak agar mereka bisa sejajar dengan yang lain, kalau tidak akan tertinggal terus.

Masalah lain yang semakin menguat adalah keputusan Pemerintah pusat yang memberi label kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris.

Untuk itu agar Gejolak di Papua selesai, Roy menyarankan saat ini Jakarta harus bisa menyakinkan anak Papua, tidak ada cara lain. Pertama hentikan kekerasan di tanah Papua, meliter tidak boleh terlalu dominan disana karena bukan daerah perang.

Pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah yang persuasif dengan pendekatan kesehjateraan.

Kesehjateraan yang dimaksud bukan hanya diberi materi saja lewat dana Otsus namun penyerahan kewenangan-kewenangan secara menyeluruh, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Otsus. Sama seperti yang diberikan kepada daerah Aceh. Agar mereka tidak merasa sebagai anak tiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

" Ingat ya,  dalam sejarahnya mereka minta merdeka bukan Otsus tetapi karena komitmen-komitmen politik dan mampu menyakinkan masyarakat Papua akhirnya diterima sebagai jalan tengah," tekan Roy sambil menutup. (David)