Logo Senin, 26 Oktober 2020
images

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc, Ph.D

JAKARTA, MAJALAHREFORMASI.com- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc, Ph.D mengatakan bahwa Radikalisme berasal dari Bahasa Latin “radix” yang berarti akar yang kemudian diterjemahkan sebagai perubahan drastis, perubahan secara mendasar atau perubahan sampai ke akar-akarnya.

Sejumlah pengamat mengaitkan radikalisme dengan aktivitas politik dan mengartikannya sebagai sebuah paham atau aliran yang radikal di bidang politik. Secara sederhana pergerakan radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah gerakan sosial politik yang menginginkan perubahan politik sampai ke akar-akarnya atau perubahan secara drastis dan seringkali menggunakan cara-cara kekerasan, termasuk penggunaan senjata.

Jika melihat pada pengelompokan gerakan radikalisme di Indonesia oleh BNPT, ujaran kebencian dan hoaks merupakan indikasi bahwa paham radikalisme itu ada di Indonesia.

"Dalam situasi pandemic covid-19 saat ini, gerakan radikalisme yang bekerja dengan cara menyebarluaskan ujaran kebencian dan informasi hoaks makin gencar dilakukan," ujarnya saat di wawancarai.

Banyaknya masyarakat di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia yang bergabung dengan kelompok ini karena ideologi-ideologi tersebut dikemas dengan menggunakan nilai-nilai, simbol-simbol atau bahkan ajaran agama tertentu.

Sehingga ia menegaskan jika faktor ekonomi bukan faktor tunggal, seseorang bergabung dalam kelompok ini ada banyak faktor penyebab lainnya termasuk ideologi dan kepentingan politik. Namun faktor ekonomi bisa menjadi salah satu pemicu tumbuh suburnya paham-paham radikal. Terutama jika pemerintah dianggap gagal memberikan kesejahteraan ekonomi kepada warganya.

Namun, daya tarik terbesarnya adalah karena sudah ada kekecewaan dan ketidakpuasan sebelumnya terhadap pemerintah atau kondisi sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Akibatnya, orang-orang yang kecewa dan tidak puas terhadap pemerintah tersebut dapat dengan mudah direkrut bahkan dimanfaatkan oleh kelompok atau orang yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan secara radikal tersebut.

Gerakan radikal melakukan rekrutmen dan penyebaran ideologi ini juga tentunya berbeda-beda, kata Angel, tergantung dari tipe, tujuan dan sasarannya. Kelompok radikal yang hanya bergerak di level ide dan gagasan tentu saja memiliki pola rekrutmen dan penyebaran ideologi yang berbeda dengan radikal milisi apalagi dengan kelompok teroris.

Kelompok radikal ide dan gagasan biasanya sifatnya lebih terbuka dan informasi yang mereka sebarluaskan mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan media online dan media sosial. Sedangkan kelompok radikal milisi dan teroris akan jauh lebih selektif dan tertutup dalam melakukan rekrutmen.

Menurutnya, peran pemerintah dalam menangani kasus radikalisme di Indonesia, adalah harus mampu memilah kelompok radikal yang sedang dihadapi. Menangani kelompok radikal ide atau gagasan tentu saja berbeda dengan penanganan terhadap kelompok separatis atau kelompok teroris.

Kendati demikian, sejauh ini pemerintah telah menyiapkan berbagai program dan kebijakan untuk menangani masalah radikalisme, mulai dari yang paling soft hingga paling tegas; dari program pencegahan melalui pendidikan, ekonomi dan pendekatan sosial budaya hingga penegakan hukum dan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan.

Upaya yang Harus Dilakukan
Sosok wanita yang juga merupakan Peneliti senior di Center for Security and Foreign Affairs Studies (CESFAS) UKI ini kembali menegaskan bahwa kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia memiliki tipe, karakteristik pergerakan, jenis ancaman dan tujuan yang berbeda.

Dari berbagai perbedaan tersebut, ada satu kemiripannya, yaitu kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sehingga berbagai kelompok radikal tersebut berupaya untuk menggulingkan pemerintah, atau mengganti bentuk pemerintahan atau berpisah dari NKRI.

Oleh karena itu, untuk menghentikan munculkan gerakan radikal, pemerintah harus melakukan:
1. Menjalankan amanat yang tertera dalam UUD 1945, yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal dan informal, meningkatkan kesejahteraan mulai dari urusan ekonomi hingga fasilitas kesehatan, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Seperti prinsip perang melawan terorisme, pemerintah harus mampu melakukan  “win the mind and the heart of the people.” Artinya pemerintah harus bisa membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dengan menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengatasi masalah apapun yang saat ini sedang terjadi. Jelaskan strategi dan program yang dilakukan oleh pemerintah secara transparan, menyeluruh, jelas dan sederhana kepada masyarakat, sehingga masyarakat bersedia mendukung setiap program yang ada.

3. Libatkan seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, akademisi, perempuan, musisi dan anak-anak muda karena pemerintah tidak mampu melakukan sendiri. Ajak seluruh tokoh dan elemen masyarakat ini untuk membangun optimisme serta rasa percaya terhadap pemerintah untuk mencegah berkembangnya paham atau gerakan radikalisme. (DAVID)