Logo Senin, 5 Desember 2022
images

MAJALAHREFORMASI.com - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) bekerja sama dengan 59 organisasi massa menyelenggarakan konferensi pers yang bertajuk “Dukungan 59 Organisasi Massa pada Kenaikan Cukai Hasil Tembakau untuk Kendali Konsumsi."

Dalam konferensi pers tersebut, organisasi massa menyampaikan urgensi kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penyederhanaan strata tarif cukai rokok sebagai strategi yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. 

Salah satu pernyataan sikap berbagai organisasi massa ini, yaitu mendorong agar harga rokok menjadi semakin mahal agar dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak maupun masyarakat miskin dari keterjangkauan rokok.

Rokok terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan individu, menurunkan kesejahteraan keluarga, dan menjadi beban bagi negara. Studi PKJS-UI (2019) menunjukkan bahwa konsumsi rokok dalam rumah tangga mengakibatkan risiko stunting pada anak.

Harga rokok yang masih murah menjadi salah satu penyebab prevalensi perokok di Indonesia masih belum terkendali. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menunjukkan jumlah perokok dewasa di Indonesia masih sangat tinggi (62,9%), termasuk prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun yang meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018. 

Berdasarkan hasil studi Dartanto et al. (2020), efek harga (price effect) dan efek teman sebaya (peer effect) berhubungan dengan peluang seorang anak menjadi perokok. Efek harga rokok murah ini menjadikan anak-anak maupun kelompok masyarakat pra-sejahtera tidak berhenti merokok walaupun dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit. 

Apalagi, saat ini rokok masih bisa dibeli secara batangan/ketengan. Anak usia sekolah sangat mudah membeli rokok batangan karena sebanyak 61,2% warung rokok berada pada radius ≤100 meter di sekitar area sekolah, dengan harga rokok batangan yang dijual pun masih terjangkau oleh uang saku anak, yaitu pada kisaran Rp1.500 per batang. 

Risky K. Hartono, Ph.D (PKJS-UI) menyampaikan bahwa kenaikan tarif cukai rokok dapat menjadikan harga rokok menjadi mahal, sehingga menjauhkan akses untuk anak dan masyarakat miskin membelinya.

Risky juga menambahkan bahwa Pemerintah telah menyederhanakan strata cukai rokok dari 10 menjadi 8 golongan pada 2021. Namun, struktur tarif cukai rokok tersebut masih berjenjang dan rumit. “Rokok golongan 2 yang memiliki tarif cukai lebih murah dibandingkan dengan rokok golongan 1. Ini menjadikan adanya pilihan harga rokok yang lebih murah, sehingga harga rokok di pasaran menjadi bervariasi," paparnya.

Tulus Abadi (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memiliki target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menurunkan prevalensi perokok anak dari 9.1% menjadi 8.7% di tahun 2024. 

“Akan tetapi, program mulia pemerintah tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada upaya konkrit dari pemerintah salah satunya dengan menaikkan cukai rokok."

"Cukai merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen dari zat adiktif tembakau. Kebijakan Pemerintah menaikkan cukai rokok akan membuat harga rokok menjadi mahal dan sulit diakses oleh anak-anak maupun masyarakat," imbuh dia.

Sementara itu, Esti Nurjadin, S.H., M.Kn (Yayasan Jantung Indonesia), mewakili organisasi massa di bidang kesehatan menambahkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung. 

"Penyakit jantung dan kardiovaskular menjadi penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah stroke, bahkan menjadi penyakit dengan klaim pembayaran BPJS tertinggi selama tahun 2018 yaitu sebesar 9,3 triliun," ungkap Esti.

dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H, Dr.P.H (Komnas PT) menyampaikan kenaikan cukai rokok merupakan win-win solution untuk menekan konsumsi sekaligus pendapatan negara, utamanya merupakan salah satu cara pemerintah memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. 

Mewakili 59 organisasi massa, dr. Hasbullah memberikan harapannya kepada Pemerintah untuk:

1) Pemerintah di tahun 2023 dapat menaikkan cukai hasil tembakau (CHT)/cukai rokok sebesar 20% agar harga rokok tak lagi terjangkau terutama oleh anak-anak dan masyarakat miskin;

2) Kenaikan CHT yang diiringi dengan penyederhanaan golongan tarif yang agresif hingga 5 golongan di tahun 2023 dan berkurang di tahun-tahun berikutnya untuk memastikan efektivitas efek kenaikan tarif CHT.

3) Pemerintah membuat peraturan CHT yang bersifat jangka panjang dan mengikat untuk memastikan target penurunan prevalensi perokok anak benar-benar tercapai;

4) Mitigasi risiko tetap dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada petani dan pekerja yang terdampak. (Red)